Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri memprediksi sistem noken atau ikan pada Pemilu 2024 akan menjadi masalah, bahkan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Untuk menghindari terjadi kasus tersebut, pihaknya berharap data pemilih tetap (DPT) valid, yakni sesuai dengan jumlah pemilih di wilayah itu.
Kapolda berharap secara bertahap tidak menggunakan sistem noken lagi dalam pemilu di Tanah Papua sehingga setiap warga negara dapat memilih sendiri calonnya dengan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS).
Menurut dia, hampir di beberapa daerah setiap pemilu terjadi gangguan kamtibmas karena memperebutkan sisa suara. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar hal itu menjadi perhatian bagi KPU, pemda, dan semua pihak.
"Dalam waktu dekat saya akan mengajak Pangdam XVII Cendrawasih untuk melakukan pertemuan dengan mendatangi tiga provinsi di Tanah Papua yang merupakan pecahan dari Papua guna membahas masalah tersebut," kata Fakhiri.
Irjen Pol. Fakhiri mengatakan bahwa Polda Papua juga sudah memetakan daerah-daerah yang rawan kamtibmas yang tersebar di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
Tercatat 12 kabupaten yang diprediksi rawan kamtibmas, yaitu Yahukimo, Deiyai, Dogiai, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Lanny Jaya, Intan Jaya, Tolikara, Jayawijaya, Yalimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.
