Indonesia-Malaysia bentuk forum parlemen untuk kemerdekaan Palestina

Jakarta (ANTARA) - Parlemen Indonesia (BKSAP DPR RI) dan Malaysia (Kaukus Parlemen Malaysia untuk Palestina) memprakarsai dan menyepakati pembentukan Forum Parlemen Asia Tenggara untuk Kemerdekaan Palestina.

Kedua parlemen sepakat mengenai pentingnya upaya kolektif dari parlemen kawasan untuk mendukung kemerdekaan Palestina, dan menghentikan penjajahan Israel atas rakyat Palestina, sehingga turut mengajak serta seluruh anggota Parlemen Asia Tenggara lainnya.

"Mudah-mudahan forum ini bisa menjadi platform bagi perjuangan kemerdekaan Palestina dari sisi parlemen, khususnya di Asia Tenggara," kata Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini berharap semua parlemen di kawasan Asia Tenggara akan bergabung dalam forum tersebut.

"Jika nanti semua anggota parlemen di Asia Tenggara sudah bergabung di forum ini, maka perjuangan kemerdekaan Palestina akan semakin kokoh. Palestina merdeka, penjajahan stop, dan pembangunan setelah Palestina merdeka harus sudah kita pikirkan dari sekarang," ujarnya.

Pada kesempatan itu, delegasi Indonesia yang hadir terdiri dari Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, dan Anggota BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat.

Sementara dari Malaysia hadir sejumlah anggota parlemen yang dipimpin Ketua Kaukus Parlemen Malaysia untuk Palestina, Syed Ibrahim Syed Noh.

Dalam sesi kesepakatan pembentukan Forum Parlemen Asia Tenggara Untuk Kemerdekaan Palestina itu, Fadli Zon dan Jazuli Juwaini mendapat kepercayaan untuk menjadi Penasehat Forum.

Fadli Zon adalah Ketua BKSAP DPR RI dan Wakil Ketua Liga Parlemen Dunia Untuk AlQuds, sedangkan Jazuli Juwaini adalah Ketua Fraksi PKS yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia.

Ketua Forum dijabat oleh Syed Ibrahim Syed Noh dari Malaysia dan Wakil Ketua Sukamta dari Indonesia. Sementara itu, kepengurusan akan diisi oleh anggota parlemen dari sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.