Pemprov Jambi minta pengembang perumahan penuhi ketersediaan rumah layak huni

Jambi (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jambi meminta pengembang perumahan atau developer membantu pemerintah mewujudkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat di wilayah itu.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman di Jambi, Rabu, mengatakan Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen membantu masyarakat dalam mewujudkan terpenuhinya rumah yang layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu.

Sekda mengatakan, terbangunnya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) membuka akses dari dan menuju Provinsi Jambi. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya orang yang menetap di Provinsi Jambi dan ditambah lagi dengan pertumbuhan penduduk akibat kelahiran. Dari itu, maka berdampak terhadap kebutuhan akan rumah tinggal.

Oleh karenanya, peran pengembang Jambi untuk menjadi garda terdepan dalam penyediaan perumahan sangat diharapkan, sehingga terpenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi semua masyarakat.

Sekda mengungkapkan bahwa ketersediaan tanah di Kota Jambi sudah terbatas untuk dijadikan kawasan perumahan sehingga kawasan di perbatasan Kota Jambi ini menjadi penting dalam mendukung penyediaan rumah layak huni.

"Kita semua menyadari bahwa saat ini ketersediaan tanah di perkotaan terutama Kota Jambi semakin terbatas, sehingga daerah-daerah penyangga atau sub urban Kota Jambi yaitu Kabupaten Muaro Jambi dan sekitarnya menjadi sangat penting," katanya.

Dia mengatakan ini menjadi peluang dan tantangan bagi pemerintah dan pengembang semua agar tersedia kawasan-kawasan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, yang tidak begitu jauh dari tempat mereka bekerja dan dengan harga terjangkau.

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera bahwa realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau bersubsidi di Provinsi Jambi pada 2023 sebanyak 6.142 unit rumah dan sampai dengan Agustus 2024 sebanyak 3.235 unit rumah yang tersebar di delapan bank pemberi kredit.

Para debiturnya didominasi oleh para pekerja yang bekerja di sektor swasta sebanyak 83,59 persen.

"Hal ini menggambarkan seberapa besar jumlah kebutuhan rumah di Provinsi Jambi dan seberapa besar peluang perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi untuk menggerakkan roda perekonomian di Jambi," kata Sudirman.

Pemprov Jambi berharap dalam pemenuhan ketersediaan perumahan ini juga harus memperhatikan keselamatan konstruksi, kesesuaian pemanfaatan ruang, dan regulasi yang ada, salah satunya kesesuaian tata ruang.