Jambi (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menerima usulan sebanyak 11.314-unit rumah tidak layak huni (RTLH) untuk dibedah pada tahun 2025. Usulan itu datang dari 11 kabupaten dan kota di provinsi ini, mencerminkan betapa masih banyak keluarga yang hidup di hunian tidak layak.
Gubernur Jambi kepada media menegaskan bahwa permasalahan ini tidak bisa diselesaikan sendirian oleh pemerintah daerah. “Sinergisitas dan kolaborasi antar-lembaga menjadi solusi percepatan penuntasan hunian warga yang tidak layak tersebut. Kita perlu menggandeng pihak swasta dan lembaga resmi lain,” katanya di Jambi, Jumat.
Menurut data Pemerintah Provinsi Jambi jumlah rumah tidak layak huni akan terus bertambah seiring dengan fluktuasi angka kemiskinan setiap tahunnya. Sedangkan apabila merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jambi pada September 2024 tercatat mencapai 7,22 persen, atau sekitar 265 ribu jiwa.
Angka ini sedikit menurun dibandingkan September 2023 yang sebesar 7,41 persen, tetapi masih menunjukkan bahwa banyak keluarga rentan membutuhkan dukungan dasar termasuk perumahan.
Dalam lima tahun terakhir, Pemprov Jambi telah memperbaiki 2.256-unit rumah tidak layak. Angka ini cukup signifikan, tetapi jika dibandingkan dengan total kebutuhan yang lebih dari 11 ribu rumah, progresnya baru menyentuh sekitar 20 persen dari usulan yang ada.
Program bedah rumah di Provinsi Jambi dijalankan melalui kombinasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bantuan pemerintah pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta dukungan pihak swasta dan gotong royong masyarakat.
Sinergi Pembiayaan Bersama
Tahun ini, Pemerintah Provinsi Jambi menunjukkan komitmen nyata dalam upaya pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH). Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sekitar Rp11 miliar digelontorkan untuk memperbaiki 550-unit rumah warga. Jika ditarik rata-rata, setiap rumah mendapatkan bantuan senilai kurang lebih Rp20 juta. Dana tersebut sebagian besar dipakai untuk pengadaan material bangunan, sementara pengerjaan fisiknya justru banyak melibatkan tenaga kerja lokal, sehingga program ini sekaligus membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi desa.
Namun, tantangan terbesar tetap ada pada keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Dari lebih dari 11 ribu usulan rumah yang masuk, APBD provinsi hanya mampu menutupi sekitar 4,8 persen kebutuhan. Angka ini memperlihatkan betapa peran pemerintah pusat dan dukungan sektor swasta menjadi sangat vital agar program bedah rumah ini bisa menjangkau lebih banyak masyarakat.
Namun demikian dalam rangka sinergi pembiayaan, selain mengandalkan APBD, Jambi juga memperoleh kucuran bantuan dari pemerintah pusat. Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jambi mendapat jatah untuk membedah 1.527-unit rumah.
Bantuan tersebut terbagi ke dalam tiga kategori kawasan: 1.040-unit untuk pedesaan, 219-unit untuk perkotaan, dan 268-unit untuk wilayah pesisir. Program BSPS ini memang dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa menempati rumah yang layak, sehat, dan aman.
Secara nasional, BSPS telah menjadi tulang punggung peningkatan kualitas perumahan rakyat. Sejak 2015 hingga 2024, program ini sudah menyentuh lebih dari 1,5 juta rumah tangga di berbagai penjuru Indonesia. Angka tersebut tidak hanya mencerminkan keberhasilan program, tetapi juga menjadi simbol keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang kerap terpinggirkan dari akses perumahan layak
Sebaran Wilayah Bantuan
Sebaran program bedah rumah di Provinsi Jambi pada tahun 2025 tampak cukup merata dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Untuk kategori pedesaan, delapan kabupaten menjadi penerima manfaat, dengan porsi terbesar berada di Kabupaten Sarolangun yang mendapat jatah hingga 400 unit. Angka ini wajar mengingat wilayah Sarolangun memiliki banyak desa dengan tingkat kesejahteraan yang masih perlu ditingkatkan.
Menyusul kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kebagian 200 unit, disusul Kabupaten Merangin dengan 189 unit. Kabupaten Muaro Jambi, yang berdekatan dengan pusat ibu kota provinsi, mendapat alokasi 71 unit, sementara Kabupaten Bungo 55 unit, Tebo 50 unit, Kerinci 33 unit, dan Batanghari 37 unit. Meskipun jumlahnya bervariasi, pola distribusi ini memperlihatkan adanya upaya pemerataan yang mempertimbangkan kondisi riil dan kebutuhan tiap daerah.
Tak hanya pedesaan, perhatian pemerintah juga menyentuh kawasan perkotaan. Kota Jambi, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi provinsi, menerima alokasi 70-unit rumah, sedangkan Kota Sungai Penuh yang terletak di wilayah barat Jambi memperoleh jatah lebih besar, yakni 146 unit. Besarnya porsi untuk Sungai Penuh menunjukkan adanya kebutuhan mendesak di daerah yang kerap menghadapi tantangan geografis berupa kondisi lahan terbatas dan kepadatan pemukiman.
Sementara itu, kawasan pesisir juga mendapat perhatian khusus, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daerah yang dikenal dengan garis pantai panjang serta masyarakat nelayannya itu memperoleh alokasi cukup besar, mencapai 227-unit rumah. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir yang kerap menghadapi persoalan rumah tidak layak akibat faktor lingkungan, seperti abrasi dan banjir rob.
Jika ditotal, dengan menggabungkan kuota dari program BSPS tahun 2025 dan dukungan APBD Provinsi Jambi, maka jumlah rumah yang akan dibedah mencapai 2.077 unit. Angka ini memang masih jauh dari usulan 11.314-unit rumah yang diajukan, namun tetap menjadi langkah penting dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat terhadap hunian layak. Program ini bukan sekadar soal perbaikan fisik bangunan, melainkan juga investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan martabat keluarga penerima bantuan
Tantangan dan Peluang di Lapangan
Meski program bedah rumah di Jambi terus berjalan, tantangan besar masih menghadang. Dari total 11.314 usulan rumah tidak layak huni (RTLH) yang diajukan tahun ini, baru sekitar 18 persen yang bisa ditangani. Itu berarti masih ada hampir 9.000 rumah lainnya yang harus menunggu giliran. Angka ini menggambarkan betapa kebutuhan akan hunian layak masih jauh melampaui kapasitas intervensi pemerintah daerah maupun pusat.
Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran. Kapasitas fiskal daerah, meskipun sudah dialokasikan sekitar Rp11 miliar melalui APBD, nyatanya hanya mampu menutup sebagian kecil dari kebutuhan riil.
Dengan rata-rata bantuan sekitar Rp20 juta per rumah, angka ini memang cukup untuk memperbaiki struktur dasar bangunan, tetapi tidak cukup untuk mempercepat penyelesaian backlog perumahan yang masih menumpuk.
Tantangan berikutnya muncul dari sisi geografis. Jambi memiliki banyak desa terpencil yang sulit dijangkau, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir. Akses jalan yang terbatas membuat distribusi material bangunan sering terhambat, bahkan menambah biaya logistik yang cukup besar. Hal ini kadang memaksa pemerintah untuk mencari solusi kreatif, seperti melibatkan masyarakat dalam menyediakan material lokal yang tersedia di desa.
Proses seleksi penerima manfaat juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Dengan jumlah usulan yang sangat besar, verifikasi harus dilakukan ketat agar bantuan tepat sasaran, benar-benar menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di rumah tidak layak. Kesalahan dalam seleksi bisa menimbulkan kecemburuan sosial, apalagi di desa kecil di mana semua warga saling mengenal.
Selain itu, kualitas bangunan hasil renovasi juga menjadi perhatian. Bedah rumah bukan hanya soal memperbaiki dinding dan atap, melainkan memastikan bangunan tersebut tahan lama dan memenuhi standar hunian layak. Tanpa pengawasan yang memadai, dikhawatirkan perbaikan hanya bertahan beberapa tahun sebelum kembali rusak.
Namun, di balik tantangan tersebut, manfaat program ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Rumah yang lebih layak dengan ventilasi memadai, atap tidak bocor, dan sanitasi yang baik langsung berdampak pada kesehatan keluarga.
Risiko penyakit pernapasan, diare, maupun infeksi akibat lingkungan kotor bisa ditekan secara signifikan. Anak-anak pun bisa belajar dengan lebih tenang ketika tinggal di rumah yang aman dan nyaman, yang pada akhirnya mendukung prestasi pendidikan mereka.
Dari sisi ekonomi, keberadaan program ini juga memberikan multiplier effect. Pengerjaan bedah rumah yang melibatkan tukang lokal ikut menggerakkan ekonomi desa. Para pekerja memperoleh penghasilan tambahan, toko material bangunan ikut laris, dan uang yang beredar tetap berada di lingkungan masyarakat sekitar. Bahkan, dalam banyak kasus, warga turut bergotong royong menyediakan tenaga kerja sukarela atau material tambahan, seperti kayu atau batu bata, agar proses renovasi berjalan lebih cepat dan hasilnya lebih kokoh.
Program ini pada akhirnya bukan sekadar soal fisik bangunan, tetapi menyangkut martabat masyarakat. Hunian yang layak memberi rasa percaya diri, meningkatkan kualitas hidup, dan membuka jalan bagi masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kerentanan sosial.
Jalan Panjang Menuju Hunian Layak
Program bedah rumah di Jambi kembali menegaskan satu hal penting: kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Dengan jumlah usulan mencapai 11.314 rumah tidak layak huni (RTLH), beban yang dihadapi jelas tidak kecil. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta, hingga masyarakat sendiri harus terus bergandeng tangan agar target penuntasan RTLH bisa dicapai secara bertahap. Tanpa kerja sama lintas sektor, persoalan ini akan sulit dituntaskan, apalagi dengan keterbatasan anggaran yang ada.
Jika dihitung sederhana, kebutuhan dana untuk memperbaiki seluruh RTLH di Jambi mencapai sekitar Rp226 miliar, dengan asumsi biaya rata-rata Rp20 juta per unit. Angka ini terlihat kecil bila dibandingkan dengan proyek infrastruktur besar, tetapi sangat signifikan bagi kemampuan fiskal daerah. Apalagi, APBD Provinsi Jambi sendiri hanya berada di kisaran Rp5 triliun per tahun, di mana dana tersebut harus dibagi untuk berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan jalan. Artinya, mengandalkan APBD provinsi semata jelas mustahil untuk menutup seluruh kebutuhan.
Karena itu, strategi ke depan harus lebih adaptif dan inovatif. Pertama, tentu saja pemerintah provinsi perlu menambah porsi anggaran untuk sektor perumahan rakyat, meskipun porsinya tidak bisa melonjak drastis. Kedua, komunikasi intensif dengan pemerintah pusat mutlak diperlukan, agar kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diberikan ke Jambi bisa lebih besar dari tahun ke tahun. Ketiga, kolaborasi dengan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perlu ditata lebih sistematis. Banyak perusahaan perkebunan, tambang, dan perbankan beroperasi di Jambi, dan keberadaan mereka bisa menjadi sumber dukungan signifikan jika diarahkan pada isu perumahan rakyat.
Tak kalah penting, budaya gotong royong masyarakat harus diperkuat kembali. Program bedah rumah akan jauh lebih efektif jika warga turut berpartisipasi, baik melalui tenaga, material, maupun swadaya kecil yang melengkapi bantuan pemerintah.
Selama ini, di banyak desa, gotong royong terbukti mampu menekan biaya sekaligus mempercepat proses pembangunan. Lebih dari sekadar efisiensi, gotong royong juga membangun rasa kebersamaan dan solidaritas sosial yang kian penting di tengah perubahan zaman.
Dengan kombinasi dana dari APBD, bantuan pusat, kontribusi swasta, serta dukungan partisipasi warga, persoalan 11.314 rumah tidak layak huni di Jambi memang tidak akan selesai dalam semalam, tetapi sedikit demi sedikit bisa diatasi.
Program bedah rumah bukan hanya soal memperbaiki atap yang bocor, dinding yang lapuk, atau lantai yang reyot, melainkan tentang membangun harapan baru bagi ribuan keluarga. Setiap rumah yang selesai dibedah berarti satu keluarga mendapatkan kehidupan lebih layak, anak-anak bisa belajar dengan tenang, orang tua bisa bekerja dengan lebih tenang, dan martabat keluarga bisa lebih terjaga.
Inilah esensi pembangunan yang sesungguhnya: tidak hanya membangun infrastruktur besar yang tampak megah, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yakni rumah yang layak huni. Jambi sedang menapaki jalan panjang menuju provinsi yang lebih sejahtera, dan program bedah rumah menjadi salah satu pijakan penting dalam perjalanan itu.
