Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa dalam satu tahun pemerintahan, anggaran negara yang rawan penyimpangan atau dikorupsi sebesar Rp306 triliun berhasil dialihkan untuk program-program yang langsung menyentuh rakyat.
Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada satu tahun pemerintahan, Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus memperkuat tata kelola anggaran negara dan memberantas praktik korupsi di seluruh lini birokrasi.
"Kita berhasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro rakyat. Rp300 triliun, ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat," kata Presiden Prabowo saat memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).
Prabowo menjelaskan bahwa pengalihan anggaran ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memastikan APBN digunakan secara efisien dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan berhenti di meja birokrasi.
Penghematan dan pengalihan anggaran dari pos-pos yang rawan penyimpangan itu kini menjadi sumber pendanaan bagi berbagai program pro rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, bantuan langsung tunai, serta peningkatan infrastruktur dasar desa dan pertanian.
Presiden kembali menegaskan tidak ada kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki oleh aparat. Oleh karenanya, Kepala Negara mengingatkan agar tidak ada lagi pihak yang kebal terhadap hukum (untouchable).
“Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, gak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini,” kata Presiden.
Dalam arahannya, Prabowo juga memuji keberanian aparat penegak hukum berhasil menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun potensi kerugian negara dari berbagai kasus korupsi, penyelundupan sumber daya alam dan penyelewengan anggaran.
Presiden menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga reformasi sistem keuangan publik agar tidak memberi ruang bagi kebocoran.
Kepala Negara menilai langkah efisiensi anggaran harus terus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum agar mereka dapat bekerja dengan martabat.
"Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikkan 280 persen. Ini sangat penting supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun," kata Prabowo.
