Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial mencatat sebanyak dua juta keluarga penerima manfaat (KPM) dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial (bansos) baik reguler maupun bantuan tunai tambahan pada medio triwulan IV tahun 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditemui di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa hasil tersebut diperoleh dari uji lapangan dan verifikasi data yang dilakukan bersama pemerintah daerah dalam lima hari terakhir untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
“Turun dari pendamping kami dan juga dari sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dilakukan pengecekan lapangan secara langsung. Hasilnya per hari ini sudah dua juta lebih KPM yang dinyatakan tidak layak menerima bansos,” katanya.
Proses verifikasi dilakukan secara simultan oleh petugas pendamping sosial dan perangkat daerah di kabupaten/kota dengan menggunakan pendekatan drone check atau verifikasi lapangan bersama, untuk mencocokkan data penerima dengan kondisi faktual.
Menurut dia, penyesuaian data ini penting karena terdapat lebih dari 15 juta calon penerima baru yang sedang diverifikasi untuk program bantuan sosial reguler - maupun bantuan langsung tunai sementara (BLTS) medio Oktober-November-Desember senilai Rp900 ribu.
"Ya sekali lagi saya mohon kesabarannya karena yang baru ini masih perlu crosscheck ke sejumlah pihak. Ya mudah-mudahan paling lambat November sudah tersalurkan semua," kata dia.
Terlepas dari situ, Kementerian Sosial mengapresiasi kepada setiap kepala daerah yang responsif dalam memperbarui data penerima manfaat.
Adapun data hasil verifikasi atau data balikan dari daerah, kata dia, akan menjadi dasar bagi Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat validasi dan pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) demi ketepatan penyaluran bantuan sosial ke depannya
“Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bekerja dengan baik, sehingga dalam waktu singkat kita mendapatkan data balikan yang sangat penting untuk diteruskan ke BPS,” ujarnya.
