Tanjung Jabung Timur, Jambi (ANTARA) - Ditemani semilir angin siang yang berembus pelan, Ateng Kurniawan Jaelani (42) terus melangkah mantap di atas hamparan tanah berlumpur.
Jemarinya yang tangkas berulang kali merogoh wadah, menaburkan campuran Pupuk Urea dan Phonska di atas lahan seluas 1,2 hektare yang baru selesai ditanami dua pekan lalu.
Gerakan itu ia lakukan tanpa lelah, memastikan setiap butir nutrisi tersebar merata ke seluruh permukaan tanah yang kini dinaungi oleh tegakan hijau batang padi varietas Vietnam (VNR20).
Ketika isi wadah pupuknya mulai kosong, pria paruh baya itu menepi. Ia berjalan perlahan menuju pinggir pematang sawah, lalu menyeka peluh di bawah rimbunan pohon kelapa sawit yang mengepung sisa-sisa lahan pertanian di sana.
Di balik tegakan sawit yang kian mendominasi lanskap, tersimpan sebuah narasi panjang tentang daya tahan, sejarah, dan masa depan pangan yang sedang dipertaruhkan.
Ateng mengulas, kehidupan warga di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ini bermula jauh pada tahun 1981. Kala itu, gelombang ratusan kepala keluarga dari Jawa Barat dan Jawa Tengah menginjakkan kaki di tanah Sumatra melalui Program Transmigrasi.
Mereka datang membawa harapan yang harus diisi dengan kerja keras. Setiap satu keluarga transmigran mendapat jatah pembagian tanah sekitar 2,25 hektare. Dua hektare dialokasikan sebagai lahan garapan produktif, sementara sisanya digunakan untuk pekarangan dan rumah tinggal.
Namun, tanah yang dijanjikan bukanlah ladang subur yang siap tanam. Sebagai pendatang dengan segala keterbatasan, mereka ditantang untuk bertahan hidup, mengelola lahan rawa pasang surut, sebuah bentang alam unik yang sama sekali belum pernah dirasakan oleh para transmigran di tanah asal mereka.
"Cerita orang tua saya, dulu di sini masih belukaran. Beginilah kondisinya sekarang, lumayanlah, warga di sini masih konsisten ke ladang untuk menanam padi," ungkap Ateng mengawali obrolan, Minggu (10/5/2026).
Sebagai generasi kedua yang lahir, tumbuh besar, dan mengikat takdir di sini, ingatan Ateng masih membekas kuat tentang bagaimana getirnya perjuangan masa lalu.
Pada era awal transmigrasi, proses bercocok tanam sepenuhnya mengandalkan tenaga manusia. Mulai dari pembersihan gulma yang rapat, mencangkul tanah rawa yang berat, hingga masa panen tiba, seluruhnya dilakukan secara manual tanpa bantuan mesin.
Untungnya, beratnya beban alam mampu diringankan oleh sistem sosial yang rekat. Seluruh proses bertani dikerjakan dengan semangat gotong royong. Mereka melibatkan tetangga secara bergilir dari satu lahan ke lahan lain, menciptakan rantai solidaritas agar pekerjaan yang menguras fisik tersebut terasa lebih ringan.
Seiring berjalannya waktu, pelan-pelan semuanya mulai berubah. Berkat komitmen berkelanjutan dari pemerintah, para petani tidak lagi berjalan sendiri.
Modernisasi pertanian mulai merembes masuk, petani mulai mendapat dukungan kemudahan akses untuk memperoleh bibit unggul, kepastian pasokan pupuk, hingga pembekalan berkala dari penyuluh lapangan.
Tidak hanya itu, intervensi pemerintah juga hadir dalam bentuk bantuan alat mesin pertanian, hingga jaminan harga yang melindungi petani dari jerat tengkulak.
"Ini ladang pribadi saya, memang tidak terlalu luas, tetapi hasilnya cukup. Bisa kami simpan di rumah untuk konsumsi keluarga, dan sisanya dijual untuk kebutuhan lain," ungkap dia.
Saat ini, ia memilih menggarap lahan seluas satu hektare lebih dengan varietas Vietnam menggunakan sistem tanam tebar langsung (tabela). Pilihan metode ini sengaja diambil demi mengejar efisiensi waktu dan menghemat tenaga kerja.
Berdasarkan kalkulasi Ateng, dari lahan seluas 1,2 hektare tersebut, ia memproyeksikan hasil panen mampu mencapai 62 hingga 66 karung ukuran 60 kilogram, atau mendekati angka empat ton gabah.
Selain untuk menjamin pangan keluarganya, sebagian hasil panen akan dijual kepada mitra penampung, baik pihak swasta maupun pemerintah, dengan dijembatani oleh pengurus kelompok tani setempat.
"Bagi kami, bertani ini adalah tradisi dan kehormatan. Meski sekarang ada peluang usaha lain, saya akan tetap mempertahankan warisan tani yang sudah saya kenal sejak kecil ini," tegasnya.
Optimisme serupa juga ditiupkan oleh Saepuloh (52), Ketua Kelompok Tani Mekar Sari. Saat berbincang singkat di teras depan rumahnya, ia memastikan bahwa ekosistem bertani di wilayahnya masih terjaga dengan sangat baik.
Menurut Saepuloh, kemauan masyarakat lokal untuk turun ke sawah tetap tinggi, semua keberlanjutan. Menurutnya, keberlangsungan ini berkat keseriusan pemerintah dalam menata sistem niaga pertanian dan konsistensi memberikan perlindungan harga di tingkat produsen.
"Bahkan sekarang sudah banyak petani milenial di sini. Anak saya sendiri ada yang mengolah lahan hampir lima hektare, dan hasilnya sangat lumayan untuk menopang ekonomi," ungkap Saepuloh dengan nada bangga.
Pemerintah Hadir Sebagai Jembatan Menjaga Keberlangsungan Produksi
Kesadaran akan ancaman alih fungsi lahan dari sektor pangan ke perkebunan sejatinya telah diantisipasi sejak lama. Mulai tahun 2013, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Timur telah membuat regulasi melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Melalui payung hukum ini, pemerintah daerah memplot wilayah seluas 17 ribu hektare yang dikunci khusus untuk kegiatan tanaman pangan.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sunarno, menjelaskan bahwa meskipun realitas di lapangan menunjukkan lahan yang dipertahankan pemerintah mengalami penyusutan akibat dinamika ekonomi, ia tetap optimis. Semangat masyarakat untuk mengembangkan sektor pangan dinilai masih tinggi.
Ia mengatakan, optimisme terus disuntik oleh dukungan masif dari pemerintah pusat. Sebagai contoh nyata, pada tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan bantuan benih varietas Inpari 32 sebanyak 104 ton guna memenuhi kebutuhan penanaman 3.371 hektare lahan di Tanjung Jabung Timur.
Pada tahun yang sama, petani mendapatkan bantuan tiga mesin pemanen padi dan jagung (Combine Harvester) serta 50 unit alat semprot otomatis (hand sprayer elektrik) melalui kelompok tani penerima manfaat.
Sunarno menambahkan, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menaruh keseriusan pada pencapaian dan mempertahankan swasembada pangan nasional.
Salah satu langkah taktis lainnya adalah dengan membentuk Brigade Pangan di tingkat daerah. Program ini didesain untuk menghidupkan kembali lahan-lahan tidur sekaligus membangkitkan kembali roh gotong royong sebagai simbol kemandirian pangan nasional yang dikemas secara modern, produktif, dan berkeadilan.
"Wilayah kita ini memang sejak awal didesain sebagai lumbung pangan. Saat ini, lahan produktif yang baru dikelola secara optimal berkisar di angka lima ribu hektare, menjadikannya salah satu penyangga pangan utama di Provinsi Jambi," papar Sunarno.
Akselerasi Bulog Mengawal Pangan di Daerah
Di sisi hilir, stabilitas harga dan kepastian serapan hasil panen dikawal ketat oleh Perum Bulog. Pimpinan Wilayah Bulog Jambi, Wiwin Indratno, menyampaikan bahwa melalui Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026, Kepala Negara memerintahkan orkestrasi lintas sektoral yang melibatkan kementerian, badan, lembaga, kepala daerah, hingga Bulog untuk mengambil langkah koordinasi yang terintegrasi secara cepat.
Mandat utama Inpres tersebut adalah mengoptimalisasi pengadaan dan pengelolaan gabah atau beras dalam negeri serta mempercepat penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Menjawab instruksi tersebut, Bulog Jambi bergerak agresif melakukan percepatan penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) langsung di tingkat petani dengan harga beli Rp6.500 per kilogram, sesuai dengan ketetapan harga pemerintah.
Berdasarkan data operasional hingga pertengahan Mei 2026, dari target penyerapan sebesar 5.365,4 ton yang dibebankan, Bulog Jambi telah berhasil mengamankan 68,86 persen atau setara 3.694,4 ton GKP milik petani.
Penyerapan masif ini digerakkan melalui lini logistik yang kokoh, melibatkan empat kantor cabang dan satu kantor wilayah yang tersebar di seluruh Provinsi Jambi.
Cadangan beras yang berhasil dihimpun kemudian disimpan dengan standar mutu tinggi di gudang-gudang pemerintah. Beras ini siap digelontorkan kembali melalui berbagai instrumen vital, seperti program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penetrasi pasar umum, bantuan pangan sosial, tanggap darurat bencana, hingga pemenuhan kebutuhan pokok aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
Lebih jauh, komoditas ini juga diproyeksikan untuk menyokong program gizi nasional yang menjadi prioritas, pemenuhan cadangan pangan daerah, hingga menyuplai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di tingkat makro, cadangan ini disiapkan untuk kerja sama internasional seperti bantuan pangan ke luar negeri serta keperluan strategis lain yang ditetapkan oleh negara.
Guna menjamin kelancaran arus distribusi hingga ke akar rumput, Bulog telah membangun ekosistem jaringan ritel yang menggandeng masyarakat. Saat ini, telah beroperasi 1.309 unit Rumah Pangan Kita (RPK) dan 203 Kios Pangan yang tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota di Jambi.
Kemitraan strategis ini bertujuan memangkas rantai pasok panjang, sehingga komoditas pokok berkualitas seperti beras, tepung, minyak goreng, daging, dan gula dapat diakses oleh masyarakat dengan harga yang sangat terjangkau.
"Inpres Nomor 4 Tahun 2026 menjadi landasan hukum yang kuat bagi kami di daerah, didukung penuh oleh penugasan langsung dari Bulog pusat untuk memastikan kedaulatan pangan berjalan nyata," urai Wiwin optimis.
Sebagai langkah konkret dalam menerjemahkan visi kedaulatan pangan Presiden Prabowo Subianto, Bulog kini tengah mematangkan cetak biru pembangunan lima kompleks gudang logistik baru kapasitas seribu ton tersebar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Bungo, dan Kerinci.
Istimewanya, infrastruktur baru di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kerinci nantinya akan langsung dilengkapi dengan mesin penggilingan padi modern berskala besar, yakni Rice Milling Unit (RMU) dengan kapasitas produksi mencapai 30 ton per jam.
Kehadiran pabrik penggilingan modern ini menjadi jawaban konkret pemerintah atas kendala pascapanen yang selama ini kerap menghantui petani lokal.
Meskipun saat ini sebagian kebutuhan beras masyarakat Jambi masih harus dipasok dari luar provinsi, Bulog bersama seluruh elemen daerah optimistis, lewat integrasi kerja dari hulu
hingga ke hilir, cita-cita swasembada pangan nasional bukan lagi sekadar impian di atas kertas. Ia sedang tumbuh, mengakar kuat di atas tanah Jambi, demi menjaga masa depan pangan negeri.
Editor : Siri Antoni
COPYRIGHT © ANTARA 2026
