Jambi (ANTARA Jambi) - Rencana Pemkab Sarolangun, Jambi, untuk melakukan tes urine terhadap seluruh pegawai negeri sipil (PNS) masih terkendala dana, karena kebutuhannya diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Menurut Sekretaris Daerah Sarolangun, Thabroni Rozali, Minggu, tim yang dibentuk bupati telah melakukan kajian dan sudah memperkirakan, jika dilaksanakan tes urine di Kabupaten Sarolangun, diprediksi menghabiskan biaya lebih dari Rp2 miliar.
Menurut dia, setiap PNS yang melakukan tes urine akan menghabiskan dana sekitar Rp300 ribu dan jika ditotalkan dengan jumlah PNS yang akan menjalani tes akan muncul biaya yang cukup besar.
Meski begitu, Sekda mengaku telah menerima arahan dan instruksi dari Bupati Sarolangun Cek Endra guna secepatnya menggelar tes urine. Hal ini bertujuan untuk menekan angka pengguna narkoba oleh PNS di lingkup Pemkab Sarolangun.
"Biaya yang dibutuhkan untuk tes urine cukup besar, mencapai sekitar Rp2 miliar. Yang paling realistis, mungkin kita lakukan secara bertahap," ujarnya.
Besarnya anggaran yang dibutuhkan guna pelaksanaan tes urine membuat Pemkab Sarolangun merencanakan pelaksanaan tes urine pada akhir tahun nanti, dan anggarannya akan dimaksukan dalam APBD Perubahan.
Ia menjelaskan, tertangkapnya sejumlah PNS di Sarolangun yang kedapatan mengkonsumsi narkoba menjadi salah satu pemicu utama lahirnya wacana tes urine.
Thabroni juga menuturkan, saat ini ada sekitar 8.500 PNS di Sarolangun dan sekitar 500 tenaga honorer, sehingga pelaksanaan tes urine harus dilakukan dengan persiapan yang matang.
"Kita prihatin dengan tertangkapnya sejumlah PNS Sarolangun yang mengkonsumsi narkoba. Kami menargetkan PNS Sarolangun bersih dari zat terlarang ini," katanya.
Jika tes urine telah dilaksanakan dan ada PNS yang kedapatan terbukti positif narkoba maka akan diberikan sanksi secara tegas. Kami tidak akan melindungi," tegasnya.(Ant)
