Jakarta (ANTARA Jambi) - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan TNI adalah pihak yang akan membangun pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna yang diunjukkan untuk menjaga kedaulatan dan menegaskan penegakkan hukum.
"Kan sudah direncanakan sejak September 2015, diawali dengan kebijakan dari saya selaku Menhan, kemudian pelaksanaannya dilanjutkan oleh Panglima TNI," kata dia usai pelepasan mudik bagi personel Kementerian Pertahanan di Jakarta, Jumat.
Sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk menjaga kedaulatan dan menegaskan penegakan hukum di Kepulauan Natuna, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan akan membangun beberapa pangkalan militer di wilayah ini, termasuk pengembangan infrastruktur, salah satunya perpanjangan runway atau landasan ancang Lanud Ranai.
"Perlu ada tempat pesawat tempur di sana, perlu ada ground support equipment pesawat tempur di sana," kata Gatot beberapa waktu lalu.
Dengan memulai proses pembangunan pada 2016, sejumlah kawasan di Natuna, Morotai, Biak, dan Saumlaki-Selaru, sudah berkembang pada 2017.
Menurut Gatot, pemerintah perlu membangun dermaga yang dapat disinggahi kapal perang RI untuk menjaga keamanan perairan serta menambah radar untuk memantau wilayah di seluruh kawasan perbatasan.
Wilayah Kepulauan Natuna berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam, dan Kamboja, serta sekaligus wilayah laut Indonesia yang menjadi jalur utama pelayaran global, terutama bagi kapal-kapal yang hendak menuju Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan.
Pengembangan Natuna menjadi keharusan dan prioritas utama pemerintah Indonesia, bukan saja karena Presiden Jokowi ingin perbatasan menjadi beranda terdepan Indonesia, melainkan juga ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
