Jakarta, Antarajambi.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo
menanggapi dengan santai terkait pro dan kontra nonton bareng (nobar)
film G30S/PKI yang di gelar satuan-satuan TNI.
"Kalau politik, apa pun bisa dipolitisasi. Biarin saja," kata dia, di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.
Ia mengaku wajar bila ada orang yang mencurigai rencananya itu dan memiliki persepsi yang berbeda.
"Sekarang mau berkomentar apapun juga wajar yang penting jangan menyebarkan berita bohong kan begitu saja," ucapnya.
Ia pun menegaskan, aksi nobar film G30S/PKI sudah terlaksana dan tidak ada unsur paksaan.
"Sudah terlaksana kok. Saya tanya ada yang dipaksa nggak, nggak ada? Tidak ada yang memaksakan," tutur Nurmantyo.
Dia menyatakan, terkait pemutaran film tersebut di internal TNI adalah keputusannya agar para prajurit menonton. Menurutnya, hal itu tetap dilakukan karena Presiden Joko Widodo tidak melarang.
"Kalau prajurit saya itu urusan saya. Ya memang harus dipaksa. Menhan tidak punya kewenangan terhadap saya. Kendali saya hanya dari Presiden garisnya. Saya katakan tidak bisa mempengaruhi saya kecuali presiden. Itu prajurit saya kok," ujarnya.
Dia mengatakan pemutaran itu dilakukan karena sejak 2008 sejarah G30S/PKI sudah tak dimasukkan dalam pelajaran. Gatot mengatakan pemutaran tersebut dilakukan untuk mewaspadai terulangnya peristiwa kelam tersebut.
"Sejarah kan cenderung berulang. Kalau berulang kan kasihan bangsa ini. Saya mengajak dan mengingatkan agar jangan sampai peristiwa ini terulang kembali. Orang mempersepsikan lainnya ya silakan saja. Haknya beda-beda kok nggak masalah. Saya tidak akan menanggapi itu. Yang penting saya kerjakan," ujarnya.
"Kalau politik, apa pun bisa dipolitisasi. Biarin saja," kata dia, di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.
Ia mengaku wajar bila ada orang yang mencurigai rencananya itu dan memiliki persepsi yang berbeda.
"Sekarang mau berkomentar apapun juga wajar yang penting jangan menyebarkan berita bohong kan begitu saja," ucapnya.
Ia pun menegaskan, aksi nobar film G30S/PKI sudah terlaksana dan tidak ada unsur paksaan.
"Sudah terlaksana kok. Saya tanya ada yang dipaksa nggak, nggak ada? Tidak ada yang memaksakan," tutur Nurmantyo.
Dia menyatakan, terkait pemutaran film tersebut di internal TNI adalah keputusannya agar para prajurit menonton. Menurutnya, hal itu tetap dilakukan karena Presiden Joko Widodo tidak melarang.
"Kalau prajurit saya itu urusan saya. Ya memang harus dipaksa. Menhan tidak punya kewenangan terhadap saya. Kendali saya hanya dari Presiden garisnya. Saya katakan tidak bisa mempengaruhi saya kecuali presiden. Itu prajurit saya kok," ujarnya.
Dia mengatakan pemutaran itu dilakukan karena sejak 2008 sejarah G30S/PKI sudah tak dimasukkan dalam pelajaran. Gatot mengatakan pemutaran tersebut dilakukan untuk mewaspadai terulangnya peristiwa kelam tersebut.
"Sejarah kan cenderung berulang. Kalau berulang kan kasihan bangsa ini. Saya mengajak dan mengingatkan agar jangan sampai peristiwa ini terulang kembali. Orang mempersepsikan lainnya ya silakan saja. Haknya beda-beda kok nggak masalah. Saya tidak akan menanggapi itu. Yang penting saya kerjakan," ujarnya.
