Mandalika, NTB, Antarajambi.com - Presiden Joko Widodo membuka rahasia
penyelesaian persoalan pembebasan tanah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Mandalika.
"Kalau ada masalah saya kejar terus sampai dapat, ternyata selembar
kertas yang namanya inpres pembebasan lahan yang jadi masalah karena
semuanya patuh," kata Presiden saat meresmikian Kawasan Ekonomi Khusus
dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat, Jumat.
"Pak gubernur, pak bupati, semuanya patuh, kita rapat sekali setelah
keluar inpres, setelah itu kurang dari 2 bulan pembebasan lancar,"
tambah Jokowi.
Menurut Presiden, rencana Mandalika untuk menjadi kawasan pariwisata
nasional sudah digagas sejak 29 tahun silam namun tak kunjung selesai.
"Karena Pembebasan tanah belum rampung-rampung, sehingga mengurangi
kepercayaan investor masuk ke Indonesia. Jadi sewaktu saya ke sini saya
tanya ke Pak gubernur, bupati, dirut ITDC (Indonesia Tourism
Development Corporation), problem sebenarnya apa sih? Apakah tanah terlalu mahal atau masyarakat tidak mendukung?" ungkap Presiden.
Ternyata di lapangan Presiden menemukan fakta bahwa masyarakat
setempat mendukung dan harga tanah juga masih wajar, lantas terungkap
bahwa masalah utama terletak pada ketiadaan payung hukum.
"Hal-hal seperti ini kalau bapak ibu semua bekerja tidak detail dan
tidak menyampaikan masalahnya ke pimpinan yang ada ya tidak
rampung-rampung. Saya kalau tidak ke lapangan, tidak ke sini ya tidak
mengerti. Pak Menko saya perintahkan untuk mengecek kalau tidak detail
tahu masalah di lapangan sampai 100 tahun tidak terlaksana KEK
pariwisata Mandalika," tegas Presiden.
Meski KEK Mandalika sudah resmi berfungsi, namun Presiden berpesan
agar kawasan itu dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Agar program ini berdampak pada masyarakat, ada yang bisa berjualan
cenderamata, mebuka restoran, ada yang bisa buka warung makan, homestay dan kita hitung bisa ada rekrutmen karyawan 58 ribu," tambah Presiden.
Hingga saat ini, investasi yang berjalan sudah berasal dari 8 investor di sektor perhotelan senilai Rp13 triliun.
"Dan kita harapkan bisa lipat 3 kali lipat, saya kira kawasan ini
bisa berkembang dan masyarakat akan dapat manfaat," ungkap Presiden.
Turut hadir dalam peresmian tersebut Menteri Koordinator Perekonomian
Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pariwisata Arif
Yahya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur NTB Muhammad
Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang dan sejumlah
pejabat lainnya.
Presiden buka rahasia penyelesaian pembebasan tanah Mandalika
Jumat, 20 Oktober 2017 16:25 WIB