Jambi (ANTARA) - Pengamat Ekonomi Jambi, Prof Syamsurizal Tan mengatakan aktivitas penyelundupan barang ilegal khususnya yang masuk ke Jambi menggangu stabilitas ekonomi daerah dan nasional sehingga itu perlu diberantas.
"Penerimaan negara kita kecil salah satunya disebabkan aktivitas penyelundupan barang ilegal. Akibatnya negara tidak menerima pajak bea masuk dan keluar," katanya dalam Diskusi Publik yang digelar Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara (LI-TPK-ANRI) Provinsi Jambi, di Hotel BW Luxury Jambi, Rabu (27/3).
Dalam diskusi bertema "Cegah Penyelundupan Barang Ilegal Guna Meningkatkan Stabilitas ekonomi Nasional" itu, Prof Syamsurizal Tan sebagai narasumber menegaskan jika aktivitas penyelundupan barang-barang ilegal itu bisa ditekan maka pendapatan negara akan jauh meningkat sehingga ekonomi Jambi pun tumbuh dan tidak berfluktuasi seperti saat ini.
"Pertumbuhan ekonomi Jambi itu naik turun, salah satunya masih maraknya penyelundupan terutama dari perairan Jambi. Jika ini bisa ditekan pendapatan negara akan banyak," kata Prof Syamsurizal Tan.
Menurutnya, startegi dalam upaya meningkatkan stabilitas ekonomi nasional ke depan diantaranya potensi pajak ditingkatkan, perketat perairan pintu masuk penyelundupan oleh penegakan hukum, ekspor impor berjalan pada normanya, hilangkan diskriminasi dan tonjolkan ekspor daerah yang betul betul produktif dan jangan dukung ekspor impor ilegal.
Ketua Nasional Corruption Watch (NCW) Provinsi Jambi, Anwarsyah mengatakan, NCW sebagai sosial kontrol mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyelundupan di Jambi.
Namun hingga saat ini bukan menjadi rahasia umum lagi, dimana banyak pelabuhan-pelabuhan tikus khususnya di Kabupaten Tanjungjabung Barat atau wilayah perairan Jambi yang terang-terangan melakukan aktivitas penyelundupan barang-barang ilegal.
"Ya seperti di Kuala Tungkal, kita mengetahui nama dan sumbernya. Sebab itu dengan adanya diskusi publik ini kita berikan warning kepada Bea Cukai sampai dimana mereka menindaklanjuti persoalan itu. Mungkin juga bisa bergeser ke aparatur lain untuk memberantas pelabuhan-pelabuhan tikus di perairan Jambi itu," katanya.
"Kita juga minta action Bea Cukai, dalam diskusi ini kita duduk bersama dan diharapkan ke depan minimal mengurangi aktivitas penyelundupan barang-barang ilegal seperti pakaian, handphone, minuman dan rokok," katanya lagi.
Wakil NCW Provinsi Jambi, Yon Adris mengatakan untuk memberantas penyelundupan khususnya di Jambi semua pihak harus satu pandangan dan bahasa, terutama aparat yang ada di depan seperti Bea Cukai, Kepolisian dan Angkatan Laut.
"Aparat di depan juga harus punya integritas agar tidak tergoda sehingga ikut membantu penyelundupan yang dapat merugikan negara. NCW akan mengembangkan kebijakan tidak hanya melihat apa yang sudah dilakukan aparat hukum tapi bagaimana menanggulangi dan membatasi sehingga nanti pajak yang dibayar masuk kepada negara untuk kesejahteraan rakyat," kata Yon yang juga narasumber dalam diskusi tersebut.
Kepala Seksi Penindakkan Bea Cukai Jambi, Pangestu Widiyanto dikesempatan yang sama mengatakan Bea Cukai terus melakukan upaya-upaya penindakan terhadap aktivitas penyelundupan khususnya melalui perairan Jambi sebagai pintu masuk.
"Kita terus melakukan patroli laut dan operasi pasar terkait barang ilegal. Khusus di perairan Jambi barang luar masuk seperti pakaian, handphone dan rokok itu biasanya barang antarpulau. Jadi kalau sudah dari Batam misalnya berarti mereka sudah kena pajak," kata Pangestu.
Namun demikian pihaknya tetap rutin melakukan patroli terhadap barang-barang ilegal yang masuk Jambi khususnya melalui pelabuhan tikus.
"Bea Cukai sebagai aparat pengawas mengharapkan dukungan dari semua pihak, kita tidak bisa berdiri sendiri. Dan jangan dukung para penyelundup. Itu support yang paling penting bagi kami," katanya menambahkan.
Sementara itu Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara (LI-TPK-ANRI) Jambi, Syamsir berharap dengan diadakannya diskusi publik tentang pencegahan penyelundupan tersebut, Bea Cukai atau aparat hukum lainnya bisa lebih serius lagi menangani masalah-malasah ilegal khususnya di Provinsi Jambi.
Menurutnya pemberantasan penyelundupan di Jambi oleh aparat hukum selama ini sudah berjalan, hanya saja belum optimal.
"Itu bisa kita lihat masih maraknya aktivitas penyelundupan barang ilegal seperti pakaian, handphone, minuman beralkohol dan rokok ke Jambi dari Pekanbaru. Kita minta Bea Cukai dan aparat lainnya lebih fokus sehingga barang-barang ilegal tidak leluasa masuk ke Jambi," katanya menambahkan.***
Penyelundupan barang ilegal ganggu stabilitas ekonomi Jambi
Rabu, 27 Maret 2019 17:50 WIB