DPRD setujui Ranperda Tata Kelola Lahan Gambut

Jambi (ANTARA) - DPRD Provinsi Jambi, Sabtu, menggelar sidang paripurna dengan agenda pengambilan keputusan dewan terhadap Ranperda tentang Tata Kelola Lahan Gambut dan Penyampaian Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston didampingi Wakil Ketua Ar Syahbandar dan dihadiri Sekda Provinsi Jambi, M Dianto.

Dalam laporan Pansus IV yang membahas Ranperda Tata Kelola Gambut, disebutkan bahwa DPRD Provinsi Jambi menyetujui usulan Ranperda itu.

Pansus IV melalui Sekretaris Pansus, Arrahmat Eka Putra juga mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk menyosialisasikan Ranperda tersebut terhadap pihak terkait serta masyarakat, khususnya kepada kabupaten yang memiliki lahan gambut.

DPRD kata Arrahmat Eka Putra juga mengharapkan Pemerintah Provinsi Jambi segera menindaklanjuti dengan melakukan pemetaan lahan gambut, mengedukasi masyarakat dalam membuka lahan tanpa dibakar, penataan air, pemanfaatan lahan dalam kesatuan hidrologi gambut dan mengelola sumber daya alam hayati untuk kemakmuran masyarakat Jambi

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M Dianto mengatakan Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mengawal dan menjaga lahan gambut dengan mengeluarkan Perda tentang tata kelola lahan gambut. 

"Alhamdulillah anggota dewan telah menyetujui Ranperda tentang Tata Kelola Lahan Gambut dengan melalui berbagai proses. Ranperda tersebut sangat penting bagi Provinsi Jambi, dimana Provinsi Jambi memiliki lahan gambut seluas 716,311 ribu hektare," kata Sekda.

"Kita turut membantu pemerintah pusat dalam mengawal lahan gambut melalui Perda untuk tetap menjaga ekosistem lahan gambut, sehingga masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut bisa memanfaatkannya dengan sebaik baiknya tanpa merusak ekosistem lahan gambut tersebut," katanya lagi.

Menurutnya pemanfaatan lahan gambut harus dikelola secara bijaksana dan harmonis dengan memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan, sehingga bisa dinikmati oleh generasi sekarang serta yang lebih penting lagi adalah memberikan manfaat bagi generasi ke depannya.

"Ranperda tentang tata kelola lahan gambut ini sangat penting untuk mengetahui cara perlindungan, tata kelola dan pemanfaatan sistem gambut bagi Provinsi Jambi. Melalui Ranperda ini diharapkan dapat mengatur lahan gambut di Jambi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut," kata Sekda.***