Jambi (ANTARA) - Mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020, berikut kriteria dan syarat (persyaratan pengecualian) calon penumpang perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta:
1. Menunjukkan hasil negatif Covid-19 berdasarkan Rapid Test/ Polymerase Chain Reaction (PCR) Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/ rumah sakit/ puskesmas/ klinik kesehatan,
2. Menunjukkan surat tugas bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat eselon 2,
3. Menunjukkan surat tugas bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Udaha milik Daerah/ Unit Pelaksana Teknis/ Satuan Kerja/ organisasi non-pemerintah/ Lembaga Usaha yang ditandatangani oleh Direksi/ Kepala Kantor,
4. Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang diteken di atas materai dan diketahui lurah atau kepala desa setempat,
5. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah),
6. Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal saat berada di tempat penugasan, serta waktu kepulangan).
Baca juga: Syarat perjalanan pasien dan orang dengan keluarga inti sakit keras atau meninggal dunia
Baca juga: Inilah syarat perjalanan pengecualian bagi repatriasi pekerja migran
Syarat perjalanan kriteria pengecualian karyawan lembaga pemerintahan dan swasta
Minggu, 10 Mei 2020 12:47 WIB
Suasana Bandara Sultan Thaha Jambi pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H. (Antara/HO/Angkasa Pura II)
