Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur kepala daerah yang tidak mampu memberikan contoh baik dalam penegakan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.
Baca juga: Presiden: Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi
Dalam rapat itu, Presiden mengingatkan daerah-daerah yang telah menerbitkan peraturan daerah mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan agar menjalankan peraturan tersebut secara konsisten, tegas dan tidak pandang bulu.
Peraturan daerah mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
Baca juga: Presiden : Ketersediaan vaksin COVID-19 di kawasan adalah keharusan
“Dalam hal ini, tugas pemerintah ialah mengambil tindakan hukum di mana ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan adalah suatu keharusan,” ujar Presiden.
Presiden mengingatkan ketegasan setiap daerah dalam menerapkan protokol kesehatan sangat penting untuk menekan kasus COVID-19 di Indonesia. Jangan sampai kemajuan dalam pengendalian COVID-19 ternodai dengan tindakan-tindakan indispliner dalam menegakkan protokol kesehatan.
Baca juga: Presiden teken Perpres baru atur struktur Komite Penanganan COVID-19
"Angka-angka yang bagus ini jangan sampai rusak gara-gara kita kehilangan fokus kendali karena tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan," ujarnya.
Adapun hingga Minggu (15/11), rata-rata kasus aktif COVID-19 di Indonesia sudah menurun hingga 12,82 persen atau jauh lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 27,85 persen.
Rata-rata kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia juga terus meningkat menjadi 83,92 persen. lebih baik dibandingkan dengan angka kesembuhan dunia yang sebesar 69,73 persen.
Baca juga: Presiden ajak apoteker, dokter, perawat sukseskan vaksinasi COVID-19
