Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengefektifkan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi ancaman di sebagian wilayah di negara ini saban tahun.
Data menunjukkan berbagai upaya yang dilakukan memang cukup berhasil menekan luasan area kebakaran dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini tentu layak diapresiasi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat per November 2020 luas hutan dan lahan yang terbakar sekitar 300 ribu hektare, jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 1,6 juta hektare. Bandingkan pula dengan data karhutla 2015 yang mencapai 2,6 juta hektare.
Sementara untuk tahun 2021 tercatat telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia seluas 105.791 hektare dengan titik api sebanyak 800 titik.
Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Dalam arahannya, Presiden menekankan lima hal. Pertama, memprioritaskan pencegahan, yakni dengan pola deteksi dini hotspots dan firespots, monitoring rutin, dan meningkatkan frekuensi patroli dan pemeriksaan lapangan.
Kedua, penataan pengelolaan ekosistem gambut dengan pengendalian hidrologi. Ketiga, pengendalian dan pemadaman segera setiap titik api yang muncul sehingga tidak menjadi besar.
Keempat, penegakan hukum secara tegas bagi pembakar hutan agar memberikan efek jera. Kelima, dicari solusi permanen untuk upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi.
Baca juga: Mendagri terbitkan SE terkait anggaran penanganan Karhutla daerah
Peran Polri
Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara keroyokan oleh sejumlah institusi, salah satunya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dalam rangka penanggulangan karhutla, Polri meluncurkan Aplikasi Sistem Analisa Pengendalian (ASAP) Digital Nasional yang berfungsi sebagai alat pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.
Peluncuran ASAP Digital Nasional dilaksanakan di Mabes Polri, Rabu (15/9), dihadiri Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, serta dihadiri secara daring oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan seluruh Polda di Indonesia.
Menurut Kapolri, ASAP Digital Nasional ini bakal berintegrasi dengan aplikasi penanganan karhutla yang dimiliki oleh Kementerian-Lembaga (K/L), BUMN, dan Polda jajaran.
ASAP Digital Nasional menyempurnakan dan mengintegrasikan berbagai aplikasi yang telah ada sebelumnya di beberapa daerah, antara lain Lembuswana Kalimantan Timur, Hanyakeun Musuh Kalimantan Tengah, Bekantan Kalimantan Selatan, Lancang Kuning Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Utara, Songket Sumatera Selatan, ASAP Digital Jambi, Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Satelit LAPAN.
Teknologi ASAP Digital Nasional tahap pertama sudah terpasang 28 titik CCTV di 10 Polda rawan karhutla, yaitu Polda Jambi, Polda Sumsel, Polda Aceh, Polda Sumut, Polda Riau, Polda Polda Kalsel, Polda Kalteng, Polda Kalbar, Polda Kaltim, dan Polda Kaltara.
Sedangkan untuk tahap kedua pada bulan Desember 2021, rencananya bakal dipasang kembali 40 titik CCTV pada 10 Polda yang sudah terpasang CCTV sebelumnya ditambah dengan 3 Polda rawan karhutla lainnya, yaitu Polda Kepri, Polda Sultra, dan Polda Papua.
ASAP Digital Nasional memiliki berbagai keunggulan yaitu, CCTV Live Auto monitoring, di mana kamera CCTV yang terpasang memiliki kemampuan high definiton dan mampu memantau 360 derajat dengan jangkauan 4 Km dan cakupan radius 8 Km serta dapat menjangkau lahan seluas 5.026 hektare.
Manual zoom sebanyak 40x dan bisa memutar rekaman dalam dua bulan terakhir, sensor yang bisa menampilkan suhu udara, kualitas, dan kelembapan udara, data titik api yang update setiap 5 menit menyesuaikan data update satelit LAPAN, data prakiraan cuaca, data informasi terkait peta lahan perusahaan, sumber air, dan batas desa dan posisi pergerakan personel untuk mengetahui posisi petugas yang terdekat dari titik api.
Keberadaan ASAP Digital Nasional yang terintegrasi dengan aplikasi penanggulangan karhutla yang lain diharapkan dapat mempercepat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Dengan adanya aplikasi ini diharapkan bisa mengetahui dan melihat secara cepat atau real time terhadap titik api sehingga pencegahan dan penanganan dapat segera dilakukan oleh petugas untuk segera melakukan pemadaman.
"Kami langsung teruskan kepada anggota terdekat yang kemudian bisa melakukan pergerakan secara cepat untuk datang ke titik tersebut untuk melakukan pemadaman," ujar Kapolri saat jumpa pers usai peluncuran ASAP Digital Nasional.
Menurut Kapolri, selain mempercepat penanganan dan pencegahan karhutla, aplikasi ASAP ini juga untuk mempermudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Baca juga: Polri luncurkan aplikasi ASAP Digital Nasional
Apresiasi
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengapresiasi langkah Kapolri meluncurkan aplikasi ASAP Digital Nasional. Menurut Siti, aplikasi tersebut penting bagi agenda nasional untuk karhutla dan bersifat permanen untuk kelembagaan.
Selain membanggakan, keberadaan ASAP Digital Nasional itu juga membuktikan bahwa persoalan karhutla di Tanah Air ditangani dengan baik.
Bahkan, Siti Nurbaya Bakar mengusulkan agar ASAP Digital Nasional ditampilkan pada Konferensi Iklim COP ke-26 di Glasglow Oktober-November 2021.
Apresiasi juga disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menilai aplikasi ASAP Digital Nasional merupakan langkah strategis karena mampu mengintegrasikan, mengkolaborasikan dan mensinergikan semua aplikasi terkait karhutla yang ada di daerah, maupun kementerian/lembaga.
Selain bisa memantau secara nasional, di tingkat bawah juga otomatis akan terintegrasi semua komponen-komponen pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam penganan karhutla di daerah masing-masing.
Tito memastikan aplikasi terintegrasi karena sistem atasnya terintegrasi, apalagi sudah ada nota kesepahaman (MoU) para pimpinan masing-masing.
Dengan manajemen penanggulangan yang semakin baik, tentu kita optimistis kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan seminimal mungkin.
Baca juga: ASAP Polri diusulkan tampil di Konferensi Iklim COP 26 Glasglow
