Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta Pemerintah Indonesia melakukan komunikasi dan lobi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi, agar memberikan izin umrah bagi jamaah asal Indonesia.
"Kebijakan seperti ini harusnya bisa dikomunikasikan dengan pihak Saudi, sehingga jamaah asal Indonesia dapat kembali beribadah dan melaksanakan umrah di Masjidil Haram," kata Syarief Hasan dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu.
Pernyataan Syarief tersebut mengutip data Saudi Gazette bahwa Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan kapasitas jamaah yang diizinkan umrah dan shalat di Masjidil Haram bertambah, dari semula 70 ribu menjadi 100 ribu per hari.
Namun, jamaah asal Indonesia belum mendapatkan izin sama sekali untuk beribadah di Masjidil Haram. Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah menyebutkan, jamaah asal Indonesia memang belum diizinkan umrah dan beribadah di Masjidil Haram sampai sekarang.
Syarief menilai, Arab Saudi akan sangat mempertimbangkan posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.
Selain itu, menurut dia lagi, Indonesia juga berkepentingan karena merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga Pemerintah Indonesia harus terus melakukan lobi dengan intensif.
"Pemerintah Indonesia harus bisa meyakinkan dengan menunjukkan data bahwa selama ini Indonesia telah dapat menurunkan angka penularan COVID-19 secara signifikan. Data tersebut ditunjukkan kepada Pemerintah Saudi, sehingga menjadi penguat agar jamaah asal Indonesia mendapatkan izin melaksanakan umrah," ujarnya.
Selain itu, dia mengaku heran dengan data COVID-19 di Indonesia bahwa data Pemerintah menunjukkan telah berhasil menurunkan kasus COVID-19.
Namun, menurut dia, masih banyak negara termasuk Arab Saudi yang belum percaya, dibuktikan dengan belum memberi izin umrah.
"Ini karena data kematian yang sekalipun sudah menurun, namun penelusuran dan tes juga menurun, sehingga kita harus dorong tes kembali ditingkatkan hingga tidak ada lagi kasus COVID-19 dan angka kematian semakin dapat ditekan," katanya pula.
Baca juga: Ketua MPR minta pemerintah lakukan negosiasi izin umrah
Baca juga: DPR minta Kemenag klarifikasi keputusan Arab Saudi soal izin umrah
