Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beserta kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) terkait untuk segera menuntaskan hambatan dalam upaya pemulihan pascabencana di Palu.
Wapres mengatakan persoalan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi, likuefaksi dan tsunami pada 2018 lalu masih belum terselesaikan.
"Sebanyak lebih dari 3.000 orang yang saya kira masih belum terselesaikan, terutama yang ada di Tondo II," katanya pula.
Berdasarkan informasi yang diterima, Wapres mengatakan persoalan yang dihadapi ialah adanya klaim dari masyarakat soal lahan yang menghambat pula rencana pembangunan kota satelit.
"Ada masalah yang menyangkut klaim-klaim dari masyarakat; kemudian adanya rencana Wali Kota (Palu) yang akan membangun kota satelit, sehingga kemudian menjadi terkendala," ujarnya pula.
Oleh karena itu, Wapres menginstruksikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura dan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid untuk bersinergi dengan baik dalam menyelesaikan hambatan tersebut.
"Kami tunggu sampai Februari, mereka (Gubernur dan Wali Kota) akan negosiasi dan menyelesaikan aturan yang ada. Kalau tidak clean and clear, kan (lahan) tidak bisa dibangun. Maka disiapkan langkah alternatifnya di tempat yang sudah tersedia," kata Wapres.
Alternatif lahan yang telah disiapkan Pemerintah yakni di Pombewe. Namun, ada pula masyarakat menolak untuk direlokasi ke Pombewe karena daerahnya cukup jauh.
"Pombewe memang agak sedikit jauh, tapi tidak terlalu jauh; dan pembangunannya akan dibangun dengan fasilitas yang lengkap. Jalannya, transportasinya sedang disiapkan dan dibangun sebagai daerah baru," ujar Wapres pula.
Baca juga: Wapres Ma'ruf-Pemda tanam pohon di lokasi pembangunan huntap Palu
Baca juga: Wapres instruksikan pemda segera selesaikan masalah klaim lahan huntap
