Jambi (ANTARA) - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Munawar Ibrahim memberikan paparan terkait peran BKKBN Provinsi Jambi dalam pembinaan program KKBPK di Kota Jambi, dalam rapat koordinasi Progam KKBPK di 12 Kampng KB bersama Pokja Kampung KB di ruang pola Kantor Walikota Jambi, Senin (31/1).
Dalam paparannya, Munawar mengatakan Program Bangga Kencana di Provinsi Jambi masih memerlukan banyak perbaikan, kebijakan dan inisiasi strategi baru dari BKKBN, Pemerintah Daerah baik provinsi dan kabupaten/kota guna merealisasikan target kinerja sesuai amanah UU 52 Tahun 2009 dan UU 23 Tahun 2014.
Munawar menjelaskan, dari hasil evaluasi capaian enam Indikator kinerja utama Program Bangga Kencana Tahun 2021, Provinsi Jambi belum meraih hasil optimal di semua Indikator, yaitu ; TFR, M-CPR, Unmet Need, ASFR, Median Usia Kawin Pertama (MUKP), dan Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga)
"Untuk Indikator Kinerja Mandatory Pro PN, Provinsi Jambi telah berhasil meraih target 100 persen meski harus diperbaiki dari sisi intervensi pelaksanaan model kegiatan yang lebih menyentuh masyarakat dan terukur secara metodologi," kata Munawar.
Sedangkan untuk hasil evaluasi capaian Indikator 6 Kinerja Utama Tahun 2021, 3 indikator Program Bangga Kencana di Kota Jambi telah berhasil mencapai target provinsi.
Total Fertility Rate (TFR) Kota Jambi adalah 1,99 lebih baik dari target Provinsi 2,2, yang berarti setiap PUS di Kota Jambi memiliki anak rata-rata 2 orang.
Kemudian untuk angka kelahiran anak pada remaja umur 15-19 Tahun (ASFR) per 1.000 WUS sangat baik, yaitu 2,39. "Ini berarti promosi dan KIE Program Bangga Kencana berjalan dengan baik di Kota Jambi," ujarnya.
Selanjutnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) pada wanita di Kota Jambi adalah 9,2 yang berarti hanya 9,2 persen Pasangan Usia Subur (PUS) yang menikah pada usia dibawah 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.
Sementara strategi pencapaian Program Bangga Kencana di Jambi, Munawar mengatakan perlu memperkuat kompetensi dan wawasan serta literasi pengambil kebijakan daerah/program hingga petugas penyuluh lapangan.
Kemudian menggunakan data dasar (baseline) yang tepat dan diakui serta memiliki interoperabilitas yang tinggi (PK21) dan memenuhi kebutuhan ASN pengelola program dan distribusi PKB dengan jenjang jabatan yang berbeda sesuai analisa beban kerja serta kombinasi antara PNS dan P3K serta tenaga honor/kontrak daerah yang memenuhi persyaratan dan aturan.
Selain itu, pemerintah daerah kata Munawar agar tidak mengurangi APBD pengelolaan program Bangga Kencana, hanya karena dak fisik dan non fisik sub bidang KB yang terus diberikan oleh BKKBN/pemerintah pusat. Karena dak bersifat stimulus, idealnya tersedia dana primer oleh Pemkot Jambi
"Perlu juga memanfaatkan dak sub bidang KB secara optimal, taat azas/aturan dan realisasi sesuai target yang ditetapkan. Serta optimalisasi peran PKB dalam pencatatan dan pelaporan pelayanan KB, Dallap, Kampung KB dan lainnya dan tidak tersentral pada operator semata," kata Munawar menambahkan.***
