Jakarta (ANTARA) - Selang 23 hari setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada 15 Februari 2022, dua orang punggawa pelaksana pembangunan kota baru tersebut dilantik.
Sebelum pelantikan tersebut, sudah ada sejumlah nama lain yang disebut-sebut dilirik Presiden Jokowi untuk memimpin IKN seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, eks Bupati Banyuwangi yang kini menjadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas.
Masih ada juga nama mantan Menteri Riset dan Teknologi sekaligus mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, eks Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana hingga Gubernur Jawa Barat saat ini Ridwan Kamil.
Presiden Jokowi hanya memberikan petunjuk singkat pada 22 Februari 2022 bahwa ia ia akan memilih orang "non-partai" sebagai Kepala IKN.
Teka-teki terjawab di dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang memuat nama Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe. Keppres itu ditetapkan pada 9 Maret 2022.
Sumpah keduanya pun terucap yaitu untuk memenuhi kewajiban sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa.
Baca juga: AREBI: Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN sosok berpengalaman
Baca juga: Pengamat: Otorita IKN perlu bersinergi dengan KPK pada pembangunan IKN
Memang sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN, pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN memang berbeda dengan mekanisme pemilihan kepala daerah lainnya.
Dalam pasal 10 ayat 3 UU IKN dijelaskan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pertama kali ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
Pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara, dilaksanakan oleh Presiden.
Kepala Otorita memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat ditunjuk kembali dalam masa jabatan yang sama, namun dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan berakhir.
Berlari kencang
Dalam pernyataan perdana Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN, ia bertekad instansi yang dipimpinnya dapat berlari kencang.
"Saat ini baru kami berdua, membangun institusi yang 'capable' yang bisa berlari kencang, untuk membangun Ibu Kota Negara Nusantara tentunya bersama-sama dengan para pemangku kepentingan," kata Bambang di Istana Negara Jakarta.
Bambang mengakui sebelumnya ia sudah melakukan diskusi awal dengan Presiden Jokowi mengenai Ibu Kota Nusantara.
"Kami memang sudah ada diskusi awal dengan Bapak Presiden dan titipan Bapak Presiden, kota itu harus membangun peradaban baru, beliau ingin kota ini menjadi percontohan bukan hanya untuk Indonesia, kalau bisa 'it's global city'," ungkap Bambang.
Meski ingin Otorita IKN berlari kencang, Bambang mengakui perlu waktu 15-20 tahun agar suatu kota memiliki roh atau "soul of the city".
"Untuk membangun kota tentu memerlukan waktu 15-20 tahun sehingga kota itu benar-benar mempunyai roh atau 'soul of the city' dan kita membangun kota bukan hanya membangun fisik-nya tapi terutama bagaimana kerekatan sosialnya," tambah Bambang.
Menurut Bambang, Nusantara yang akan menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota akan menjadi kota yang inklusif, kota yang hijau, kota cerdas dan kota bagi seluruh kalangan (city for all).
"Bagaimana interaksi antara warganya, bagaimana agar benar-benar layak huni, humanis dan 'liveable'," ungkap Bambang.
Bambang menyebut Presiden Jokowi berpesan agar IKN menjadi kota dengan peradaban baru, kota global namun tidak melupakan esensi kerekatan sosial untuk hidup secara humanis dan mengedepankan interaksi antara warga.
Alasan pemilihan
Segera setelah Bambang dan Dhony resmi dilantik, Presiden Jokowi langsung memperkenalkan keduanya kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta.
Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut ialah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso Manoarfa, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Saat memperkenalkan keduanya, Presiden Jokowi menyebut Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe adalah kombinasi yang sangat baik.
"Menurut saya (mereka) adalah sebuah pilihan kombinasi yang sangat baik. Pak Bambang, beliau memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, kemudian juga di bidang 'urban planning'," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi menyebut Bambang Susantono meraih gelar S2 dan S3, serta berpengalaman di bidang transportasi dan keuangan.
Baca juga: MUI: Pemindahan ibu kota negara untuk kemaslahatan umat
Baca juga: Anggota DPD: Kepala Otorita IKN kaya pengalaman dan saling melengkapi
"Kemudian juga terakhir memegang di Vice President di ADB (Asian Development Bank). Saya kira dari sisi semua sisi ini lengkap," paparnya.
Sementara Dhony Rahajoe, lanjut Jokowi, memiliki pengalaman panjang di bidang properti. "Kemudian didukung Pak Dhony, yang mempunyai pengalaman di bidang properti, dari A-Z pernah mengalami," ucapnya.
Dia juga berharap keduanya dapat berkoordinasi dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju terkait pembangunan IKN.
"Sehingga akan gampang sekali beliau berdua berbicara dengan Suharso (Monoarfa) untuk sisi perencanaannya, kemudian nanti dengan Pak Menteri PU (Pekerjaan Umum) dalam pelaksanaan lapangan, terutama di kawasan inti pemerintahan dan juga di bidang investasi dengan Pak Menko Luhut," tuturnya.
Dengan kepemimpinan Bambang dan Dhony, Jokowi berharap IKN dapat menarik minat para investor.
"Saya harapkan karena yang berminat dengan Ibu Kota Nusantara ini sangat banyak baik dari domestik maupun dari luar," tambahnya.
Sebelum diangkat sebagai Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menjabat sebagai Wakil Presiden bidang Manajemen dan Pembangunan Berkelanjutan di Bank Pembangunan Asia (ADB) sejak Juli 2015 yang berkedudukan di Manila, Filipina.
Bambang pernah menjadi Wakil Menteri Perhubungan pada 2009-2014 dan Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2007-2010.
Pria kelahiran 4 November 1963 itu adalah lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1987 dan berkarir sebagai pegawai negeri di Departemen Pekerjaan Umum.
Bambang memperoleh gelar master tata kota dari University of California, Berkeley pada 1996 dan master bidang transportasi dari universitas yang sama pada 1998. Ia lalu mengambil doktor bidang perencanaan infrastruktur masih dari University of California.
Bambang mengaku sudah mendapat konfirmasi ia akan dilantik sebagai Kepala Otorita IKN sejak dua pekan lalu.
"Kami dikontak dua minggu lalu, tapi baru kemarin kami menyelesaikan tugas dan tanggung jawab di ADB. Saya ingin mohon maaf bagi teman-teman pers tidak bisa responsif sampai kemarin karena masih terikat sebagai staf ADB yang berkedudukan di Manila," tambah Bambang.
Ia bahkan menyebut baru awal minggu ini sampai di Indonesia. "Dan butuh waktu mempelajari semua dokumen dan pada saat yang bersamaan harus membangun institusi," ungkap Bambang
Dalam waktu dekat, Bambang mengatakan akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang selama ini telah merencanakan dan memulai pembangunan IKN seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang sudah membuat kajian mengenai IKN sejak 2017 dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sedangkan Dhony menyebut ia akan mundur dari seluruh jabatannya di perusahaan tempat ia sebelumnya bekerja, yaitu Sinar Mas Land.
"Saya pribadi sejak dilantik sudah menyiapkan pengunduran diri dari Sinar Mas, Sinar Mas Land dan perusahaan-perusahaan terkait. Jadi saya akan fokus untuk melaksanakan tugas yang cukup akbar, atau sangat berat ini," kata Dhony.
Dia mengaku sudah dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno sepekan setelah Presiden Jokowi berkunjung ke kawasan Green Office Park di Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang Selatan, pada 21 Desember 2021.
"Pengalaman saya agak berbeda. Saya dihubungi Pak Pratikno seminggu setelah kunjungan Presiden ke tempat pusat pertumbuhan baru di BSD. Setelah itu, kami cukup panjang diskusi, (saya) dimintai pendapat-pendapat," ungkapnya.
Namun baru pada Rabu, 9 Maret 2022 ia mendapat perintah untuk menjadi Wakil Kepala Otorita IKN.
Memang pada 24 Desember 2021, Presiden berkunjung ke kawasan Green Office Park, BSD City terkait rencana Pemerintah dalam proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Dalam kunjungan tersebut, Dhony memberikan penjelasan secara langsung kepada Presiden Jokowi tentang pengembangan kawasan BSD City melalui layar multimedia dan maket kota.
Presiden Jokowi disebut sangat tertarik dengan penerapan konsep "green district", "green building", dan "green office" di BSD City yang mengimplementasikan konsep "sustainable development" dalam kegiatan operasional antara lain "low carbon emission", "energy saving", "water resource management", "green waste management" dan "less plastic".
Tugas dari Presiden
Dalam rapat terbatas itu, Presiden Jokowi memberikan lima tugas kepada Bambang Susantono dan Dhony Rahajoyakni di bidang kelembagaan, pertanahan, tata ruang, peraturan, dan kesekretariatan.
Pertama, masalah pertanahan agar segera diserahterimakan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil agar ada penyelesaian secepatnya terkait status tanah IKN
Presiden meminta agar Otorita IKN memastikan pengadaan tanah di kawasan IKN hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN.
"Kemudian juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat," ungkap Presiden.
Tugas kedua adalah menyetop penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN.
Ketiga, mempercepat pelepasan kawasan hutan IKN utamanya yang berada di kawasan inti pemerintahan.
Baca juga: Pemprov Kaltim persiapkan agenda berkemah Presiden RI di IKN Nusantara
Baca juga: Bappenas: Pemindahan IKN pastikan Indonesia Emas 2045 tercapai
Keempat, menyelesaikan aturan turunan dari UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN yang ditargetkan selesai pada Maret 2022. Undang-undang mengamanatkan pembuatan tiga peraturan pemerintah (PP), lima peraturan presiden (perpres), satu keputusan presiden (keppres), dan satu peraturan kepala Otorita IKN sebagai peraturan pelaksana.
Kelima, agar Bambang dan Dhony mulai membentuk sekretariat Otorita IKN sebagai mesin birokrasi yang membantu tugas-tugas Otorita baik yang berkedudukan di Jakarta maupun Balikpapan.
"Saya harapkan nanti Otorita juga bisa untuk deputi-nya merekrut orang daerah sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan," ujar Presiden.
Tidak ketinggalan, Presiden Jokowi juga meminta agar Bambang dan Dhony memberikan sosialisasi bahwa Jakarta tidak ditinggalkan meski nantinya tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara.
"Juga disampaikan Jakarta pun akan kita perbaiki, bukan ditinggalkan. Jangan ada sebuah persepsi itu," kata Presiden.
Selain pesan mengenai Jakarta, Presiden masih menugaskan Otorita IKN untuk menyampaikan alasan pemindahan dan pembangunan IKN.
"Komunikasikan ke berbagai elemen, kenapa sih ada pemindahan ini. Tolong yang disampaikan urusan pemerataan PDB (Produk Domestik Bruto) ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, PDB ekonomi 58 persen di Jawa," tambah Presiden.
Hal tersebut Presiden Jokowi tugaskan langsung kepada Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe yang baru saja dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
Bambang memang mengungkapkan Presiden Jokowi secara khusus meminta ia agar program-program pembangunan IKN tidak hanya semata-mata membangun fisik.
"Kami ingin membangun kerekatan sosial, kerekatan masyarakat yang dinamis, yang 'vibrant', sehingga, sekali lagi, ini kota untuk semua, 'city for all'," ujar Bambang.
Presiden Jokowi, menurut Bambang, ingin agar Nusantara menjadi kota yang dapat merefleksikan dan merangkum seluruh jawaban terhadap tantangan bagi Indonesia di masa depan
"Bagaimana, misalnya, interaksi antara warga, bagaimana digitalisasi akan mewarnai kota tersebut, dan tetap kota ini harus humanis, harus mengedepankan interaksi antarwarga, kohesivitas warganya," jelasnya.
IKN juga akan dibangun menjadi kota inklusif, kota hijau, kota cerdas, dan kota dengan pembangunan berkelanjutan.
"Tentu dengan kearifan lokal yang sangat tinggi sesuai dengan lokasi di Kalimantan Timur, dan kami mohon dukungan semua lapisan masyarakat untuk kita sama-sama membangun kota ini sehingga menjadi kota yang inklusif, hijau cerdas dan berkelanjutan".
Tantangan
Dengan besarnya tugas dan tanggung jawab tersebut, memang ada banyak tantangan di depan mata.
Salah satu tantangan yang sudah diungkapkan oleh KPK adalah soal dugaan bagi-bagi kavling di kawasan IKN.
"Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. Ibu Kota Negara (IKN) juga menjadi prioritas kami. Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya 'clean and clearing' . Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Rabu (9/3).
KPK sudah melakukan rapat koordinasi dengan pemda Kalimantan Timur dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait hal tersebut. Sedangkan Polri juga sedang memetakan dan mengidentifikasi permasalahan dalam pembangunan IKN
"Perlu dilakukan 'mapping', identifikasi permasalahan, baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sehingga, pengamanan terhadap pembangunan ibu kota baru bisa dilakukan secara komprehensif," tutur Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat membuka Rapat Kerja Teknis Korps Brimob Polri di Pusat Latihan Brimob Cikeas, Bogor pada Kamis (10/3).
Tugas untuk membangun IKN di wilayah daratan seluas sekitar 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas sekitar 68.189 hektare di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memang tidak mudah.
Butuh tekad kuat dan strategi tepat agar kota dan penduduk kota tersebut benar-benar punya jiwa yang rekat.
