Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan agenda rapat dengar pendapat (RDP) DPR RI-pemerintah bersama KPU untuk meyakinkan publik terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tetap sesuai jadwal.
Hal tersebut disampaikannya mengingat dalam waktu dekat KPU, pemerintah dan DPR akan melakukan RDP yakni pada Selasa siang (12/4) dengan agenda membahas tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. Akan tetapi, KPU meminta penjadwalan ulang karena adanya benturan jadwal pelantikan.
Pada intinya, ujar dia, KPU tetap mengusulkan RDP tetap dilakukan pekan ini selama masih dalam masa sidang atau sebelum masuk masa reses. KPU berharap RDP tidak dilaksanakan pada masa sidang berikutnya atau setelah lebaran.
Baca juga: Presiden Jokowi: Pemilu dan pilkada serentak tetap 14 Februari 2024
Baca juga: Presiden minta calon 101 pejabat kepala daerah diseleksi dengan baik
Baca juga: KPU mengajak pastikan jadi pemilih Pemilu 2024 lewat Lindungi Hakmu
Terkait masa jabatan anggota KPU periode 2017 hingga 2022 yang berakhir pada 11 April 2022 pukul 10.00 WIB, dan pelantikan anggota periode 2022 hingga 2027 yang direncanakan Selasa (12/4) pukul 13.30 WIB, maka terdapat kekosongan jabatan.
"Sehubungan dengan itu, maka terjadi kekosongan anggota KPU sekitar 27 jam," kata dia.
Menyikapi hal tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 555 Undang-Undang Pemilu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU yang akan menjalankan tugas dan wewenang lembaga. Berdasarkan hal itu, perlu diusulkan agar Sekjen KPU bersurat kepada DPR dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR, Bawaslu dan DKPP.
