Jambi (ANTARA) - Universitas Jambi melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding dan Memorandum of Agreement dengan empat lembaga, yakni antara LPPM Unja, TuK INDONESIA, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jambi, dan LPPM IPB, Selasa.
Penandatangan nota kesepahaman tersebut dilaksanakan terkait dengan pembiayaan berkelanjutan dalam rangka implementasi pembangunan hijau di Jambi dan kebijakan keuangan berkelanjutan di Provinsi Jambi.
"Saya mengucapkan, selamat dan sukses atas terselenggara-nya seminar nasional dan penandatanganan MoU Implikasi keuangan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan hijau untuk meningkatkan pendapatan daerah Jambi yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi dan Distakporer," kata Gubernur Jambi Al Haris secara virtual.
Al Haris berharap bisa menghasilkan inovasi yang bisa diimplementasikan dalam undang-undang berkelanjutan dan ekonomi hijau di Provinsi Jambi menuju masyarakat Jambi yang sejahtera.
Penandatangan MoU, MoA, dan PKS dilakukan oleh Wakil Rektor bidang umum dan keuangan Ir. H. Yusrizal, M. Sc., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Dr. H. Junaidi, SE., M.Si, Ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Dr. Ade Octavia, SE., M.M, Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Dr. Etik Umiyati, SE., M.Si, Kepala Pusat Studi Agraria Institut Pertanian Bogor Dr. Bayu Eka Yulian, S.P, M.Si, Direktur WALHI Jambi Abdullah, Direktur Eksekutif TuK INDONESIA Edi Sutrisno, dan Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan M. Kevin Dwiyan.
Staf ahli Gubernur Jambi bidang pemerintahan, hukum dan politik Dr. Doni Iskandar, MT. mengatakan bahwa upaya untuk peningkatan pengelolaan lingkungan di Provinsi Jambi merupakan bagian dari prioritas visi dan misi Provinsi Jambi yang sudah dituangkan di dalam RPJMD tahun 2021-2026.
"Kehadiran visi tersebut berangkat dari potret pengalaman masa lalu, tingginya kecenderungan perubahan fungsi lahan baik secara langsung maupun tidak langsung telah meningkatkan laju deforestasi yang diperkirakan akan berdampak negatif terhadap banyak hal terkait dengan hidup dan kehidupan di masa yang akan datang," katanya.
Dimana deforestasi di Provinsi Jambi selain disebabkan oleh pertumbuhan penduduk juga merupakan akibat dari pendekatan pembangunan ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer yang melibatkan tenaga kerja hampir mencapai 50 persen dari total angkatan kerja Provinsi Jambi.
