Jambi (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi menilai sinergi belanja pemerintah pada fungsi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan berperan mendorong Indek Pembangunan Manusia (IPM) berkelanjutan di Provinsi Jambi.
Local Expert Kanwil DJPb Provinsi Jambi Junaidi di Jambi, Kamis, mengatakan alokasi APBN ke Provinsi Jambi didominasi belanja untuk fungsi ekonomi dan pendidikan, yang mencerminkan prioritas pemerintah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi, sementara belanja kesehatan bersifat terbatas dan selektif namun strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
IPM dibangun dari tiga dimensi utama antara lain kesehatan yang direpresentasikan oleh Usia Harapan Hidup (UHH), pendidikan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta Standar hidup layak yang direpresentasikan oleh Pengeluaran Riil per Kapita.
Berdasarkan data distribusi belanja APBN Kementerian/Lembaga di Provinsi Jambi periode 2022 hingga 2025, belanja fungsi ekonomi tercatat mencapai Rp9,18 triliun, sementara pendidikan sebesar Rp7,83 triliun dan kesehatan Rp774,57 miliar.
Struktur Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Provinsi Jambi pada tahun 2025 didominasi fungsi ekonomi dengan porsi rata-rata 75,4 persen di hampir seluruh kabupaten dan kota, sementara fungsi pendidikan menempati kisaran menengah dengan rata-rata 18,3 persen dan fungsi kesehatan relatif kecil namun stabil sebesar 6,3 persen, meski terdapat variasi antardaerah.
Menurut dia, belanja pendidikan dan kesehatan sangat berkaitan dengan capaian indeks pembangunan manusia, di mana belanja kesehatan terbukti signifikan meningkatkan usia harapan hidup, sedangkan belanja pendidikan berpengaruh kuat terhadap harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
"Optimalisasi sinergi ketiga fungsi belanja tersebut perlu terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi di Jambi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat," katanya.
