Jambi (ANTARA) - Bank Indonesia Perwakilan Jambi meminta pemerintah daerah untuk melakukan intensifikasi pertanian di tengah menurunnya lahan panen dan produksi padi di daerah tersebut guna menyeimbangkan kebijakan konsumsi beras lokal kepada masyarakat serta meningkatnya harga beras.
"Pemerintah daerah dapat melakukan intensifikasi pertanian kalau tidak bisa memperluas lahan pertanian minimal meningkatkan produktivitas dari intensifikasinya," kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Eva Ariesty di Jambi, Senin.
Dia menyebutkan saat ini dibutuhkan suatu kebijakan yang bersifat jangka panjang seperti pelarangan pengalihan lahan pertanian hortikultura, serta perlu adanya kebijakan pemerintah berupa intensif subsidi pupuk agar tepat sasaran dan diprioritaskan kepada komoditas yang harganya bergejolak seperti tanaman cabai, beras dan produk hortikultura yang lainnya.
" Memang kita harus ada satu kebijakan yang jangka panjang seperti di Tanjab Barat yakni larangan mengalihkan lahan pertanian," terangnya.
Selain itu, kata dia, Dinas Pertanian setempat juga perlu mengaktifkan kembali Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk terlibat dalam intensifikasi pertanian. Dalam upaya ini juga harus bekerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). "BPTP yang punya teknologinya," katanya.
Menurutnya, perlu penguatan kebijakan untuk mendorong agar lahan-lahan pertanian seperti lahan produksi padi tidak semakin menurun. Apalagi di tengah kebijakan pemerintah daerah yang mewajibkan ASN membeli beras lokal.
" Kita saat ini sedang menggalakkan konsumsi beras lokal, sehingga harus diiringi dengan produksi padi yang mencukupi," kata Eva.
Berdasarkan Data BPS Provinsi Jambi, luas panen padi pada 2022 diperkirakan sebesar 63,76 ribu hektare, mengalami penurunan sebanyak 1,01 persen dibandingkan luas panen padi di 2021 yang sebesar 64,41 ribu hektare.
Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo mengatakan produksi padi pada 2022 diperkirakan sebesar 289,28 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) , mengalami penurunan sebesar 8,87 ribu ton GKG dibandingkan produksi padi di 2021 yang sekitar 298,15 ribu ton GKG.
Produksi beras pada 2022 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 167,34 ribu ton, mengalami penurunan sebanyak 5,13 ribu ton dibandingkan produksi beras di 2021 yang sebesar 172,47 ribu ton.
" Jangan sampai kita nanti defisit berasa lokal, sehingga pemda harus lakukan langkah cepat mengatasinya," kata Eva.
Tiga kabupaten/kota dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2022 adalah Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh, dan Kabupaten Merangin.
Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi terendah yaitu Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
