Menumbuhkan partisipasi masyarakat mengendalikan inflasi pangan

Jambi (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan upaya dalam rangka mempercepat penurunan inflasi di daerah itu, mengingat Jambi sempat menjadi perhatian nasional sebagai daerah dengan inflasi tertinggi.

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menurunkan inflasi. Upaya itu dapat mencapai hasil maksimal dengan kerja sama antardaerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi telah mencatat Inflasi Jambi sempat menempati posisi puncak tertinggi se-Indonesia selama dua bulan berturut-turut sejak Juli 2022, dan bahkan berada jauh di atas rata-rata inflasi nasional. Namun pada Oktober 2022 lalu inflasi Jambi sudah pada angka 7,10 persen (YOY) turun ke peringkat lima nasional.

Kerja sama untuk menurunkan inflasi memang gencar dilakukan pemerintah daerah dengan melakukan program pengendalian inflasi melalui alur 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Pemerintah Provinsi Jambi, sebagaimana disampaikan Gubernur Al Haris, sudah melakukan pemetaan bulan rawan inflasi, kampanye ke masyarakat untuk mengonsumsi cabai kering, meningkatkan koordinasi TPID kabupaten/kota, juga melakukan penguatan pada program-program yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

Masih banyak langkah-langkah strategis yang sudah diupayakan pemerintah. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menstabilkan inflasi tetap membutuhkan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jambi mengakui bahwa masyarakat menunjukkan kontribusinya pada pengendalian inflasi pangan di daerah itu. Meskipun demikian, kontribusi itu masih menjadi pekerjaan rumah semua pihak, yaitu bagaimana meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk terus partisipasi dalam menangani masalah ini.

Untuk memancing kesadaran masyarakat dalam menjaga ketersediaan bahan pangan, pemerintah sudah memulainya dengan membangkitkan semangat bercocok tanam.

Pemerintah Kota Jambi misalnya, melaksanakan terobosan atau inovasi di bidang pengendalian inflasi daerah. Inovasi ini melibatkan masyarakat dengan gerakan pertanian urban lewat program "Gerakan Ayo Menanam Cabe dan Bawang di Pekarangan Rumah".

Pemkot Jambi telah mengerahkan 10 ribu penerima PKH di daerah itu untuk terlibat pada pengendalian inflasi pangan, terutama pada komoditas yang menyumbang inflasi tertinggi, yakni cabai.

Penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) mendapatkan bantuan tanaman cabai dan bawang merah dari Pemerintah Kota Jambi untuk menciptakan ketahanan pangan rumah tangga di daerah itu.

Setiap penerima manfaat mendapatkan tiga bibit tanaman cabai dan dua bibit tanaman bawang merah. Tugas mereka hanya menjaga dan merawat agar tanaman yang diberikan tumbuh subur dan menghasilkan buah cabai . Tentunya hasil ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan cabai di rumah tangga sendiri.

Upaya-upaya seperti ini yang tidak boleh berhenti dilakukan. Ketika pemerintah sudah memberikan fasilitas tanaman bahan pangan, masyarakat tinggal menjaga dan meneruskan.

Harus kita sadari betul saat ini budaya bercocok tanam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sudah berkurang. Lahan yang sempit kerap menjadi alasan. Padahal saat ini solusi-solusi menanam di lahan sempit ataupun perkotaan atau pertanian urban sudah bisa dilakukan.

Hal itu bisa dengan memanfaatkan lahan sekitar rumah, paling tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri. Dahulu, untuk memenuhi kebutuhan bumbu-bumbu dapur, masyarakat terbiasa berbudi daya sendiri, seperti menanam tanaman obat keluarga. Saat ini, masyarakat lebih memilih gaya hidup praktis dengan membeli kebutuhan itu dari pada disibukkan menanam kebutuhan bahan pangan, yang sebetulnya ringan.

Padahal seharusnya bahan-bahan pangan yang ringan itu bisa bersumber dari rumah tangga itu sendiri. Bukan saja membantu pemerintah menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan, namun hal itu juga dapat menghemat pengeluaran keluarga.


Mengintensifkan lahan pertanian

Inflasi bahan pangan di Jambi juga bersumber dari komoditi beras. Beras adalah makanan utama yang dibutuhkan semua orang. Ketika pasokan beras menurun, maka harga beras dipastikan naik.

Di Jambi, saat ini pemerintah gencar mengampanyekan penggunaan beras lokal. Aparatur sipil negara (ASN), karyawan BUMN dan BUMD serta masyarakat diminta mengonsumsi beras lokal.

Pemerintah memastikan cadangan beras di Provinsi Jambi aman, tetapi di balik itu pemerintah tetap mengimbau kepada masyarakat untuk membeli beras lokal agar harga beras premium yang dikonsumsi masyarakat yang saat ini melonjak dapat kembali stabil.

Lalu, apakah pasokan beras lokal itu dapat memenuhi kebutuhan konsumsi beras masyarakat Jambi? Data BPS menyebutkan, telah terjadi tren penurunan luas panen padi. Pada 2022 diperkirakan sebesar 63,76 ribu hektare, mengalami penurunan sebanyak 1,01 persen dibandingkan luas panen padi di 2021 yang sebesar 64,41 ribu hektare.

Selain itu produksi padi pada 2022 diperkirakan 289,28 ribu ton gabah kering giling (GKG) , mengalami penurunan sebesar 8,87 ribu ton GKG dibandingkan produksi padi di 2021 yang sekitar 298,15 ribu ton GKG. Produksi beras pada 2022 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 167,34 ribu ton, mengalami penurunan sebanyak 5,13 ribu ton dibandingkan produksi beras di 2021 yang sebesar 172,47 ribu ton.

Dengan kondisi seperti ini, pemerintah masih perlu melakukan langkah-langkah untuk menjaga ketersediaan pasokan beras lokal.

Saat ini, terus terjadi alih fungsi lahan pertanian padi di Jambi untuk kebutuhan lahan perumahan, tempat usaha, dan lainnya. Hal ini memicu alih fungsi lahan persawahan. Gubernur Jambi juga menyebutkan alih fungsi lahan persawahan juga banyak dilakukan menjadi lahan perkebunan sawit. Hal ini memang sudah menjadi hak setiap masyarakat untuk meningkatkan pendapatan di tengah menurunnya minat konsumsi beras lokal dan tingginya harga produksi perkebunan sawit.

Menurunnya luas lahan panen dan produksi beras di Jambi saat ini harus disiasati. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga pasokan beras lokal adalah melakukan intensifikasi lahan pertanian padi.

Dengan luas lahan yang masih tersisa saat ini, pemerintah juga dapat membuat aturan alih fungsi lahan pertanian holtikultura. Larangan ini dapat membantu terciptanya sentra-sentra produksi pertanian. Sehingga Provinsi Jambi dapat menjadikan daerahnya sebagai lumbung pangan.

 

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menumbuhkan peran masyarakat mengendalikan inflasi pangan di Jambi