Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat khususnya kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak boleh mundur menjaga kekayaan alam Indonesia.
Presiden Jokowi dalam pidatonya mengingatkan soal pernyataan Presiden Soekarno pada 1965 untuk menolak ketergantungan pada imperialisme.
"Memperluas kerja sama yang sederajat dan saling menguntungkan Bung Karno tahun 1965 sudah menyampaikan itu, supaya kita tidak didikte dan menggantungkan diri ke negara manapun. Inilah yang ingin kita lakukan, berdikari, berdikari, berdikari," tambah Presiden.
Karena itu, menurut Presiden Jokowi, walau pemerintah kerap ditakut-takuti soal pengembalian Freeport maupun soal penghentian ekspor nikel dalam bentuk mentah, namun pemerintah tidak mundur.
"Kita terus, walau kita ditakut-takuti soal nikel, kalah di WTO kita tetap terus, justru kita setop bauksit, pertengahan tahun mungkin tambah lagi setop tembaga," ungkap Presiden.
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa, Presiden Jokowi pun mengungkapkan "uneg-uneg" soal gugatan Uni Eropa atas Indonesia ke World Trade Organization (WTO) terkait penghentian ekspor nikel mentah.
"Saya menyampaikan dalam forum itu karena yang menggugat Uni Eropa pas kita ada KTT, ini kesempatan. Saya menyampaikan kemitraan itu harus setara, dan tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada negara mendikte dan tidak boleh negara-negara maju merasa standar mereka lebih bagus dari negara kita," jelas Presiden.
Pemerintah, kata Presiden, ingin membangun sistem besar agar sumber daya alam Indonesia seperti nikel, bauksit, tembaga, timah betul-betul terintegrasi dan bisa memproduksi barang jadi atau setengah serta memberikan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.
"Nikel kita setop 3 tahun yang lalu dulu waktu masih mentah kita ekspor nilainya hanya Rp17 triliun, setelah kita setop 3 tahun ini, setahun bisa menghasilkan kurang lebih Rp360 triliun. Bauksit kita umumkan Desember setop juga mulai Juni 2023 dan akan kita hilirisasi di dalam negeri. Tidak tahu lompatannya tapi kurang lebih dari Rp20 triliun menjadi Rp60-70 triliun," ungkap Presiden.
Menurut Presiden, pekerjaan itu memang tidak mudah karena tambah nikel, bauksit, timah tersebar di Sulawesi, Maluku, Belitung, Kalimantan Barat, Bintan dan daerah lainnya.
"Semua harus terintegrasi dan kita harap nantinya jadi ekosistem bagi kendaraan listrik yang memberikan sebuah masa depan yang cerah, karena seluruh pasar negara-negara membutuhkan mobil listrik ini tapi tentu tahapan nya masuk ke baterai listrik lebih dulu," tambah Presiden.
Meski Indonesia kalah saat digugat Uni Eropa ke WTO untuk penghentian ekspor nikel, tapi Presiden Jokowi menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri agar tidak mundur.
"Jangan mundur. Karena inilah yang akan jadi lompatan besar peradaban negara kita, saya yakin itu terus kita banding, kalau banding kalah, saya tidak tahu ada upaya apa lagi yang bisa kita lakukan. Kenapa ini terus saya ulang-ulang? Karena saya ingin presiden ke depan juga berani melanjutkan nya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa demi kepentingan negara," tegas Presiden.
