Jambi (ANTARA) - Pemerintah Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Provinsi Jambi, mendorong pembangunan infrastruktur antarkabupaten dan antarprovinsi untuk menekan angka kemiskinan di daerah setempat.
Bupati Tanjabbar Anwar Sadat di Tanjabbar, Kamis, pemeritah kabupatennya telah menjalin kesepakatan dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi dan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, terkait infrastruktur penghubung antarkabupaten dan antar provinsi tetangga ini.
“Kami (Tanjabbar, Tanjabtim dan Indragiri Hilir saat ini masih berkonsultasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait pembangunan infrastruktur penghubung daerah perbatasan ini,” kata dia.
Pembangunan konektifitas tersebut dapat mengurangi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Tanjabbar maupun Kabupaten Tanjabtim.
Pemkab Tanjabbar mencatat terdapat 19 desa yang bakal terlintasi secara langsung dengan jumlah penduduk 28.169 jiwa, atau sekitar 36 persen penduduk kategori miskin jika pembangunan infrastruktur itu terealisasi.
"Kami sangat yakin apabila konektivitas ini terbangun maka permasalahan kemiskinan dapat ditekan,” kata dia.
Ini karena adanya kelancaran arus barang dan aktivitas ekonomi masyarakat karena dua kabupaten ini merupakan jalur perlintasan komoditas pinang, kelapa dalam, padi dan kelapa sawit, begitu juga dengan produk UMKM masyarakat.
Pemerintah kabupaten berharap konektivitas Provinsi Jambi menuju Provinsi Riau melalui Kabupaten Tanjabtim, Kabupaten Tanjabbar menuju Kabupaten Indragiri hilir ini dapat menjadi salah satu isu prioritas pembangunan RPJMN 2024-2029.
Sementara itu Kepala Bappeda Tanjabbar Katamso menambahkan, saat ini infrastruktur jalan dan jembatan ini belum terhubung karena terhalang hutan produksi dan Sungai Pengabuan.
Sejauh ini Pemerintah Provinsi Jambi sudah mengucurkan dana untuk pembangunan jalan provinsi di daerah lintasan tersebut.
Kegiatan serupa juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanjabbar dengan menganggarkan pembangunan di Kecamatan Seberang Kota melalui APBD tahun 2022 dan APBD 2023.
Saat ini Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan pengumpulan data yang diperlukan untuk mengusulkan rencana jalan konektivitas tersebut terutama terkait data dukung ekonomi makro, komoditas unggulan, data kelompok tani dan UMKM.
