Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut partai mengumumkan sanksi terhadap salah satu kadernya, Budiman Sudjatmiko, Senin (21/8), karena dia mengumumkan secara terbuka mendukung bakal calon presiden dari partai lain, Prabowo Subianto.
Komarudin Watubun merupakan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan.
Hasto, pada kesempatan yang sama, sebagaimana disampaikan dalam siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, menjelaskan PDI Perjuangan selalu mengedepankan etika politik terutama saat merekrut para kadernya.
Dia menyebut setiap kader PDIP memutuskan bergabung karena dasar kesukarelaan, bukan karena iming-iming dari pihak lain.
Terlepas dari langkah Budiman, Hasto meyakini PDI Perjuangan justru semakin solid dalam mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Ganjar saat ini juga didukung oleh PPP, Perindo, dan Hanura.
“Langkah-langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan,” kata Hasto.
Budiman Sudjatmiko mengumumkan dukungannya terhadap Prabowo Subianto dalam acara relawan Prabowo-Budiman (Prabu) Bersatu di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8). Budiman mengumumkan itu saat dia masih berstatus kader PDI Perjuangan, sementara Prabowo merupakan bakal calon presiden yang diusung oleh Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Partai-partai pendukung Prabowo itu tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Budiman sebelum mengumumkan dukungannya itu bertemu dengan Prabowo di Kertanegara, Jakarta, pada 18 Juli 2023. Selepas pertemuan itu, Prabowo dan Budiman mengaku punya cara pandang yang sama atas berbagai persoalan bangsa.
Beberapa hari setelah pertemuan itu, PDIP memanggil Budiman untuk memberikan klarifikasi atas pertemuan dia dengan Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun selepas pemeriksaan di Jakarta pada 28 Juli 2023 menyampaikan partai tidak menjatuhkan sanksi dan hanya memberi peringatan kepada Budiman.
