"Hubungan baik antara Jokowi dan Prabowo diyakini akan memuluskan masa transisi pemerintahan ke depan," katanya dihubungi di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Jokowi akan memberikan ruang bagi Prabowo Subianto untuk memimpin tim transisi pemerintahan, setelah pernyataan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil Pilpres 2024.
Ia melanjutkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran secara garis politik sudah jelas mengusung narasi keberlanjutan sehingga hal itu akan memberikan kemudahan dalam menjalankan transisi pemerintahan.
Data rekapitulasi nasional KPU pada Selasa (19/3), Prabowo-Gibran unggul di 34 dari suara rekapitulasi manual di 36 provinsi. Selain itu, Prabowo-Gibran juga unggul di rekapitulasi suara Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
Insan Praditya mengatakan hasil rekapitulasi nasional KPU ini dipastikan tidak akan berubah hingga pengumuman resmi hasil pilpres oleh KPU pada 20 Maret 2024 dan konsisten dengan perolehan suara dari versi hitung cepat dari beberapa lembaga survei.
“Hasil quick count terbukti tidak berbeda jauh dengan hasil hitung manual KPU yang menempatkan Prabowo-Gibran di angka paling tinggi dan hasilnya cukup jauh dengan kedua pasangan calon lain,” katanya menegaskan.
Menurut dia, setelah penetapan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 maka sudah semestinya dibuat tim transisi pemerintahan Jokowi yang dipimpin langsung Prabowo.
Tim transisi ini, kata pengajar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Terbuka itu, tidak hanya sebatas pada aspek sinkronisasi program dan kebijakan pemerintah ke depan, juga membahas visi presiden terpilih untuk masa periode selanjutnya.
"Tim transisi pemerintahan ini perlu dibentuk langsung dipimpin Pak Prabowo. Saya melihat antara Jokowi dan Prabowo tidak ada masalah, keduanya sudah satu tim dalam mengusung tema keberlanjutan untuk Indonesia Maju," jelasnya.
Kata dia, fungsi tim transisi pemerintahan sangat strategis terutama sinkronisasi arah kebijakan Jokowi dengan presiden terpilih di masa yang akan datang, sehingga pemerintahan saat ini berkomitmen memasukkan program unggulan Prabowo ke dalam perhitungan RAPBN 2025.
"Ini bukan hanya formalitas simbolik saja, membahas program dengan pemerintahan Jokowi saat ini. Tetapi wujud penghormatan dan dukungan penuh bagi presiden mendatang dalam menjalankan pemerintahan ke depan," katanya menegaskan.
