Anggota DPR minta BBM rendah sulfur tak gantikan BBM bersubsidi

Ilustrasi - Launching Dexlite Di Palembang Petugas SPBU melakukan pengisian BBM jenis Dexliet seusai launching penjualan bahan bakar Dexlite di SPBU Coco Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/6). Khusus di Sumbagsel Dexlite baru tersedia di 17 SPBU dan dijual dengan harga Rp 6.800 per liter. (Antarasumsel.com/Nova Wahyudi/16)

Langkah tersebut bagus-bagus saja selama tidak dimaksudkan sebagai pengganti BBM bersubsidi yang sekarang ada

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyambut rencana Pemerintah yang akan meluncurkan BBM jenis baru yang rendah sulfur pada Agustus 2024, namun meminta agar BBM tersebut tidak menggantikan BBM bersubsidi.

"Langkah tersebut bagus-bagus saja selama tidak dimaksudkan sebagai pengganti BBM bersubsidi yang sekarang ada," ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, BBM rendah sulfur tersebut baik bagi lingkungan hidup (eco-friendly), sehingga layak didukung sebagai upaya menurunkan angka polusi udara, terutama di perkotaan.

Meski demikian, Mulyanto berpandangan hal tersebut tidak serta-merta menjadi pengganti BBM bersubsidi seperti yang sekarang ada, baik solar maupun Pertalite.

Pasalnya, kata dia, mengganti BBM bersubsidi akan memiliki dimensi diskusi yang luas. Hal itu karena terkait banyak hal, seperti kondisi keuangan negara, tingkat inflasi, maupun daya beli masyarakat.

Ia menilai upaya Pertamina atau badan usaha lain dalam melakukan aksi korporasi dengan memproduksi dan mendistribusikan BBM jenis baru yang lebih ramah lingkungan merupakan langkah baik dan sesuai regulasi yang ada.

Masyarakat pun jadi memiliki banyak pilihan dalam penggunaan BBM ramah lingkungan.

"BBM seperti itu mestinya masuk dalam kategori BBM jenis umum seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, atau Pertamina Dex. Karena BBM tersebut diperjualbelikan secara umum mengikuti mekanisme pasar," ucapnya.

Oleh karenanya, Mulyanto menunggu info detilnya terkait BBM rendah sulfur tersebut. Misalnya, terkait berapa kandungan sulfurnya, berapa harganya, apakah seratus persen produk domestik atau impor, berapa tingkat TKDN (tingkat komponen dalam negerinya), dan lain-lain.

"Tapi kalau BBM rendah sulfur di atas dimaksudkan untuk mengganti BBM bersubsidi, maka itu bukan lagi aksi korporasi. Karena terkait dengan banyak hal di luar kewenangan korporasi, tetapi sudah masuk ranah kebijakan pemerintah," kata dia.

Pemerintah berencana meluncurkan BBM rendah sulfur yang memiliki spesifikasi Euro 4 yang berstandar internasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mengkaji wilayah mana saja yang akan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur.