MPR RI resmi bentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi membentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB) guna mengintegrasikan kebijakan lokal dari bupati, wali kota, maupun gubernur dengan visi nasional.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pembentukan KKPB, yang berdekatan dengan Pilkada Serentak 2024, merupakan momentum yang tepat untuk menyosialisasikan pentingnya keberlanjutan pembangunan.

"Hanya partisipasi yang aktif dari warga maka demokrasi bisa mendapatkan substansinya, bukan hanya prosedurnya saja," kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Agar pemenang pilkada mampu menjalankan program pembangunan yang selaras dengan visi nasional, dia memandang perlu penyusunan suatu strategi yang tepat.

Menurut dia, kepentingan daerah dan nasional bisa makin terkait dengan suatu strategi yang komprehensif.
Muzani menyebutkan ada beberapa hal yang perlu untuk mengintegrasikan kepentingan lokal dengan visi nasional, salah satunya adalah sama-sama memiliki nilai kebangsaan.

"Nilai kebangsaan adalah tetap dengan menjadikan nilai Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai cara pandang yang sama untuk mengambil keputusan setiap kepala daerah," katanya.

Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah pusat dan daerah serta Badan Legislasi untuk menyelaraskan kesinambungan kebijakan. Kemudian perlu dibentuk divisi pencapaian pembangunan daerah.

"Dengan cara itu, tahap-tahap kemajuan pelaksanaan tersebut di semua daerah dapat diukur dari waktu ke waktu," kata Muzani.

Ia berpendapat bahwa pilkada berfungsi sebagai mekanisme memilih kepemimpinan daerah dengan pemahaman akan kepentingan dan kebutuhan lokal. Selain itu, pilkada juga mencerminkan kedaulatan rakyat jika pelaksanaannya secara jujur, adil, dan transparan guna memperkokoh demokrasi.

Keberhasilan pilkada, kata dia, tidak hanya terletak pada penyelenggaraannya, tetapi seluruh elemen bangsa perlu berkontribusi menjaga integritas dan substansi proses demokrasi.

"Dengan keseluruhan hal tersebut, hasil pilkada siapa pun yang terpilih di masing-masing daerah dapat diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Maju Berkelanjutan 2045," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani.