Jambi (ANTARA) - Perjuangkan nasib honorer non database, Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Katamso menemui Wakil Menteri (Wamen) PAN-RB , Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto.
Wakil Bupati Katamso mengatakan aspirasi terkait nasib 716 tenaga honorer non database di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang belum terakomodir dalam program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
"Permasalahan serupa juga diangkat oleh para kepala daerah lainnya, menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi," katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Purwadi Arianto mendorong Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa birokrasi bukan sekadar pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan.
Wakil Menteri Purwadi Arianto menyebutkan pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyampaikan surat resmi kepada Menteri PAN-RB.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Katamso langsung menyerahkan surat yang dimaksud kepada Wakil Menteri, dimana surat tersebut merupakan surat kedua dengan perihal yang sama.
"Memperjuangkan nasib para tenaga honorer. Upaya ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret bagi mereka yang telah lama mengabdikan diri tetapi tidak masuk dalam pendataan." katanya.
