Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan basis data yang kuat akan menjadi fondasi mencapai Asta Cita dan Indonesia Emas.
Dalam pertemuan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, Rachmat menekankan pentingnya data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang komprehensif sebagai landasan keberhasilan reformasi birokrasi.
“Dengan satu data, satu sistem, serta pola rekrutmen dan karier yang lebih terbuka, kita dapat mempercepat transformasi birokrasi untuk melayani masyarakat secara lebih baik,” ujar dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut Rachmat, peran BKN sangat strategis dalam menggerakkan transformasi birokrasi nasional. Dan tugas menjadi Kepala BKN itu berat sekaligus mulia, mengingat birokrasi adalah tulang punggung kemajuan pemerintahan.
“Jika aparatur lambat, pemerintah pun ikut melambat, begitu pula sebaliknya. Saya yakin Prof Zudan dapat mengembalikan kejayaan BKN dalam penataan rekrutmen, jenjang karier, dan pendidikan ASN,” ujar dia.
Kepala BKN Zudan menegaskan bahwa empat tahun ke depan akan menjadi periode krusial bagi penguatan sistem merit, manajemen talenta, dan modernisasi regulasi ASN.
Tercatat, per 1 November 2025, Indonesia memiliki 5.588.245 ASN yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan 63 persen merupakan tenaga fungsional seperti guru, dosen, tenaga medis, serta tenaga teknis.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang kami lakukan berdampak langsung bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penataan ASN yang baik dapat mempengaruhi inflasi, deflasi, hingga pertumbuhan ekonomi,” kata Zudan.
Dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, BKN berperan penting dalam mendukung Prioritas Nasional 7 yakni Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
Isu strategis yang dibahas meliputi pemetaan kompetensi ASN, opsi PPPK paruh waktu, penyelesaian tenaga non-ASN, penyiapan platform ASN Digital (satu portal, satu sistem, satu data), serta urgensi reformasi regulasi turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Selain itu, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan juga dipandang sebagai peluang untuk memperkuat kinerja pejabat fungsional di berbagai bidang.
Sebagai tindak lanjut, Menteri Rachmat Pambudy mengusulkan pembentukan task force agar agenda penguatan manajemen ASN dapat diperdalam dan dikerjakan secara terkoordinasi demi mempercepat transformasi birokrasi.
