Jambi (ANTARA Jambi) - Badan Anggaran DPRD Kota Jambi menyoroti besarnya anggaran yang diajukan Sekretariat DPRD Kota Jambi dalam APBD Perubahan 2013 yang mencapai Rp8,4 miliar sebagai hal yang tidak wajar.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang dilakukan Selasa, anggaran yang diusulkan tersebut meliputi berbagai macam kegiatan seperti perjalanan dinas, pergantian kursi, BBM anggota DPRD, perpanjangan surat menyurat kendaraan dinas dan lainnya yang mencapai Rp8,4 miliar.
Bertambahnya anggaran yang diusulkan oleh Sekretariat DPRD itu dinilai beberapa anggota dewan sebagai pemborosan.
Anggota DPRD Abdus Somad, di Jambi, Selas mengatakan, pada saat ini masih banyak yang perlu dianggarkan untuk kepentingan masyarakat, seperti sekolah dan sebagainya.
"Tidak usah berlomba-lomba untuk besar-besaran anggaran, masih banyak yang harus dibenahi. Ini sudah menghambur-hamburkan uang negara," kata Somad.
Ia mengatakan dalam ajuan tersebut juga termasuk anggaran untuk pembelian kendaraan dinas yang sangat tidak relevan.
Somad juga mengatakan, bukan hanya Sekwan yang mengajukan anggaran yang menuai banyak protes, dinas lain juga mengajukan hal yang sama.
Untuk anggaran alat tulis kantor (ATK) di banyak dinas sudah tidak relevan lagi dengan era komputer saat ini.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Jambi Jefri Bintara Pardede mengatakan, anggaran yang dibahas tersebut baru kulit-kulitnya saja, dan belum keputusan akhir.
"Ini baru data awal, masih banyak proses untuk menuju final. Ini juga mesti diparipurnakan," kata Jefri.
Jika menyinggung soal kebanyakan atau tidak, atau sudah sesuai atau tidak dana sebesar itu, Jefri menyebut bahwa secara pribadi dirinya menyatakan keberatan dengan ditambahnya anggaran tersebut.
Sekretaris DPRD Kota Jambi Rosmansyah yang dikonfirmasi membenarkan jika anggaran pada APBD-P ini sebesar Rp8,4 miliar.
Menurut dia, anggaran yang diajukan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini.
"Banyak segi yang membuat kami menggangarkan sebanyak itu. Apalagi biaya operasional saat ini naik," katanya.
Ia mengatakan, di DPRD saat ini memang sudah ada yang seharusnya diganti, seperti kursi-kursi yang sudah tidak bisa dipakai lagi.
Saat ditanya apakah penambahan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan, dan apakah dana tersebut tidak kebanyakan, Rosmansyah menyebutkan ini merupakan usulan, namun finalnya masih sangat banyak prosedurnya.
"Ini baru diusulkan di tingkat Banggar usulan ini juga masih akan disampaikan kepada kepala daerah, selanjutnya akan diusulkan lagi ke provinsi. Jadi masih sangat panjang pengkajiannya," katanya.(Ant)
