TNI: Patok batas di Pulau Sebatik tak bergeser

Sebatik,  (Antaranews Jambi) - TNI membantah kabar adanya patok perbatasan antara Indonesia-Malysia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara bergeser

Komandan Satgas Marinir Ambalat XXIII Kapten (Mar) Yusuf Muchram, di Sebatik, Jumat, membantah kabar itu.

Yusuf mengungkapkan bantahan itu dalam acara interaktif Indonesia Menyapa dengan tema "TNI/Polri Kuat Bersama Rakyat", kerja sama RRI, Perum LKBN Antara dan Kemenkominfo.

Ia menjelaskan logikanya setiap patok perbatasan memiliki chip yang dipantau secara langsung oleh Mabes TNI di Jakarta.

"Tugas kami hanya mengawasi, memantau, dan memeriksa dan melaporkan jika chipnya rusak," ujar dia, dalam acara bertepatan juga rangkaian menyambut HUT Marinir 2018.

Jumlah patok di perbatasan ada 19, yakni 17 patok perbatasan darat dan dua di laut, salah satunya di Karang Unarang.

 Adanya kabar patok perbatasan yang tergeser, seperti disampaikan oleh camat induk Sebatik dalam dialog itu, Yusuf menduga hanya masalah lama tentang perbedaan persepsi pihak Indonesia dengan Malaysia.

Malaysia melihat garis batas imajiner itu berdasar hukum Inggris sedang Indonesia hukum Belanda.

Menjawab tentang rencana pembangunan infrastruktur atau pos pengawasan di Karang Unarang, Yusuf membenarkan sudah ada usulan tinggal keputusan final untuk alokasi dana pembangunan ada di pusat.

Karang Unarang sangat strategis bukan hanya bagi Kaltara, namun bagi Indonesia karena untuk wilayah utara di sana titik 0.

Jika wilayah itu direbut oleh negara lain, maka sangat merugikan Indonesia karena teritorial Indonesia berkurang.

"Seandainya ada 25 jam, maka marinir tidak pernah tidur menjaga Karang Unarang ini," katanya pula.

 Hubungan Indonesia sempat memanas pada 2005, terkait mencuat klaim sepihak Malaysia atas Karang Unarang atau sekitar Blok Ambalat.

           
             Perang Konvensional
Dalam acara itu baik Yusuf maupun narasumber dari Sebatik Timur  AKP Susilo diwakili Ipda Suwoko dan tokoh masyarakat Muhammad Nurdin (Bang Buaya) sepakat bahaya yang dihadapi perbatasan bukan perang konvensional.

Tapi, perang menghadapi marak peredaran narkoba dan minuman keras, kemiskinan serta masalah kelemahan pada sektor pendidikan.

TNI dalam membantu kelemahan sektor pendidikan melalui "Sekolah Perbatasan" bagi anak-anak TKI dengan melibatkan prajurit TNI sebagai guru.

Hal itu pihak kepolisian setempat bahwa perang terhadap peredaran narkoba berat, karena banyak jalan tikus dan jumlah personel terbatas dihadapkan dengan kelemahan infrastruktur.