Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya untuk mengeluarkan berbagai terobosan kebijakan karena realisasi anggaran untuk penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai 19 persen atau Rp136 triliun dari total yang sudah dianggarkan di Rancangan APBN-P 2020 sebesar Rp695 triliun.
Presiden meminta Komite Penanganan COVID-19 dan PEN untuk mengeluarkan langkah-langkah terobosan agar mampu bekerja lebih cepat.
Baca juga: Ketua MPR dorong percepatan serapan anggaran tangani COVID-19
“Sehingga masalah yang tadi saya sampaikan mengenai serapan anggaran belum optimal tadi, betul-betul bisa diselesaikan,” ujar Presiden.
Dari Rp136 triliun anggaran penanganan COVID-19 dan PEN yang sudah terealisasi, Presiden menjelaskan realisasi anggaran untuk program perlindungan sosial sebesar 38 persen, realisasi stimulus kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baru 25 persen. Realisasi program pemulihan di UMKM itu termasuk penempatan dana di empat bank pemerintah untuk melonggarkan likuiditas.
Kemudian realisasi anggaran penanganan kesehatan baru tujuh persen, sedangkan realisasi anggaran untuk program sektoral dan pemerintah daerah baru 6,5 persen, dan kemudian realisasi insentif usaha baru 13 persen.
Baca juga: Kemenkeu sebut penyerapan anggaran kesehatan naik, capai 5,12 persen
Presiden meminta seluruh hambatan dalam percepatan pencairan anggaran untuk segera diatasi.
“Kalau memang di regulasi, revisi regulasi itu agar segera ada percepatan. Lakukan shortcut, lakukan perbaikan, jangan sampai ada ego sektoral, ego daerah,” ujar dia.
Kepala Negara juga mengingatkan jajarannya untuk bekerja ekstra keras dan, memahami betul situasi krisis ekonomi dan kesehatan yang sedang melanda Tanah Air.
“Saya ingin di setiap Posko yang ada baik di BNPB di pusat, di daerah, di Komite kelihatan sangat sibuk ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, gitu loh, aura krisisnya ada,” ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi optimis defisit anggaran dapat menyusut pada 2023
