Muna (ANTARA) - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor bahan mentah biji nikel meskipun dihantui aduan ke WTO.
"Justru ini saat yang tepat untuk memperlihatkan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. Buktikan jika kita negara yang kuat," tutur LaNyalla saat melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, Jumat (19/11).
Senator asal Jawa Timur itu berharap Presiden Joko Widodo konsisten dengan sikapnya.
Baca juga: Indonesia hadiri sidang WTO soal gugatan larang ekspor nikel
"Harus ada komitmen dari pemerintah. Jangan sampai ucapan yang disampaikan Presiden digembosi dengan ditakut-takuti. Kita akan dukung agar Presiden konsisten dengan sikapnya," jelasnya.
Dalam penilaian LaNyalla, ekonomi Indonesia sebenarnya sangat kuat. Ia mengibaratkan ekonomi Indonesia sebagai kapal yang memiliki tiga palka.
Dijelaskannya, tiga palka yang dimiliki Indonesia untuk menunjang ekonomi adalah koperasi, BUMN dan swasta.
"Dengan tiga palka itu, seandainya kapal bocor tidak akan sampai tenggelam. Artinya, ketiganya harus dipisahkan dengan jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN dan swasta, namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia," katanya.
Dengan begitu, problematika yang dihadapi di salah satu palka tak akan merembet pada hal lainnya.
Baca juga: Presiden Jokowi bakal lawan gugatan larangan ekspor bahan mentah RI
"Misalnya palka BUMN bocor, masih ada swasta dan koperasi. Kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja alias tidak berdampak kepada swasta dan koperasi. Andaikan palka BUMN dan swasta bocor, masih ada koperasi yang tetap solid menjaga kapal tetap stabil," jelasnya.
Demikian pula bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat.
"Mereka diberi hak mengorganisasi dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu," tegas LaNyalla.
Sebagai contoh, jika ada wilayah tambang yang bisa dikerjakan rakyat secara terorganisir melalui koperasi, maka BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Menurutnya, hal ini berlaku dengan sektor-sektor yang lain.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bersikukuh melanjutkan proses hilirisasi industri bahan mentah (raw material) tambang. Jokowi tak gentar meskipun kebijakan larangan ekspor bijih nikel digugat Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO).
"Jangan kamu tarik-tarik kita ke WTO gara-gara kita setop kirim raw material. Ndak, ndak, ndak. Dengan cara apapun akan kita lawan," seru Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bercerita, saat pertemuan G20 banyak negara yang mengeluh soal kebijakan larangan ekspor nikel.
Namun, Jokowi menegaskan sikap itu diambilnya agar rakyat Indonesia bisa merasakan nilai tambah (added value), hingga tercipta lapangan kerja yang seluas-luasnya.
"Kalau saya buka (ekspor) nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita nggak dapat apa-apa," keluhnya.
