Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Jambi meningkatkan koordinasi pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah melalui High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi Jambi guna optimalisasi digitalisasi dan kerja sama antar daerah menuju ketahanan pangan dan stabilisasi harga.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Hermanto di Jambi, Selasa, mengatakan mengingat inflasi gabungan Provinsi Jambi pada Februari 2023 yang masih di atas 6 persen dan adanya risiko peningkatan yang lebih tinggi pada ramadhan dan idul fitri mendatang maka perlu dilakukan upaya pengendalian inflasi.
"Biasanya selama ramadhan dan lebaran ada tekanan permintaan, harga naik karena permintaan naik," kata dia.
Untuk itu, BI mengharapkan agar suplai komoditi bisa disiapkan, baik dari dalam Provinsi Jambi maupun dari luar daerah.
Selain itu, dalam pengendalian inflasi, sebutnya pemda perlu memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD), baik jangka pendek ataupun jangka panjang.
Pemda juga perlu meningkatkan digitalisasi melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian. Saat ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi sedang mengupayakan intervensi pada komoditi pertanian tertentu terkait digitalisasi sektor pertanian.
Sementara itu, komoditas volatile foods merupakan komoditas penyumbang inflasi tertinggi, termasuk pada momen hari besar keagamaan. Sehingga menurutnya, perlu menjadi fokus bersama TPID Provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan upaya pengendalian inflasi pada ramadhan dan lebaran mendatang.
Harapannya, kata dia pada akhir tahun 2023 inflasi gabungan kota di Provinsi Jambi bisa dalam rentang 3 persen plus minus 1 persen.
Gubernur Jambi Al Haris mengatakan pertemuan TPID dan TP2DD se- Provinsi Jambi ini bertujuan untuk mensinkronkan komitmen pemangku kebijakan dari semua kabupaten kota di Provinsi Jambi terkait inflasi dan digitalisasi daerah.
Selain itu, dalam rangka memasuki ramadhan, Al Haris mengatakan TPID harus melakukan langkah-langkah agar tidak terjadi lonjakan harga ketika ramadhan datang.
Pemda sudah harus mengantisipasi dengan cara cek arus barang masuk, pasokan barang masuk, area panen sehingga tim sudah dapat melakukan antisipasi dini jika terjadi lonjakan permintaan yang menyebabkan kenaikan harga.
"Kalau sewaktu-waktu spekulan menaikkan harga, ada langkah yang cepat dari TPID, makanya harus ada alur dan penanganan yang jelas," kata dia.
Selain itu, pada kegiatan ini juga membahas program TP2DD Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) bahwa Pemerintah Provinsi Jambi sudah masuk dalam kategori digital.
Pencapaian tersebut menjadi motivasi melanjutkan perluasan digitalisasi pada transaksi pemerintah.
