Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah terus menggegas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar dapat terwujud sesuai dengan waktu yang ditargetkan.
Sesuai data Kementerian PUPR, pencapaian rata-rata pembangunan fisik di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hingga awal April 2023 sudah berada pada angka 25 persen.
Sejumlah infrastruktur di IKN terus dibangun sebagai rancangan yang telah direncanakan, termasuk infrastruktur yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Infrastruktur yang tengah dibangun itu di antaranya, yakni kantor presiden, istana presiden, kantor untuk empat menteri koordinator, kompleks perumahan menteri, jalan arteri, jalan tol, bendungan, sumbu kebangsaan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air minum, serta infrastruktur lainnya
Meskipun pembangunan berjalan sesuai rencana, untuk menuntaskan hingga pemerintahan benar-benar pindah ke ibu kota baru tersebut perlu dukungan seluruh elemen dan juga seluruh daerah di tanah air.
Pengamat kebijakan publik sekaligus akademikus Universitas Bengkulu Dr. Hardiansyah menyebutkan gelora dan atmosfer dari pembangunan Ibu Kota Negara baru terasa hanya di Jakarta yang notabene masih menjadi kedudukan pemerintahan saat ini dan ibu kota baru yang sedang dibangun sekarang.
Selain itu, juga baru terasa menggelora di daerah penyangga dari Ibu Kota Negara yang ada di Pulau Kalimantan. Di sekitar sana tentu juga terasa semangat dari pembangunan IKN.
Namun, di bagian wilayah yang tidak bersentuhan langsung dengan IKN, semangat tersebut kurang terasa di masyarakat. Hal itu karena daerah-daerah yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan kurang merasakan dampak langsung dari pembangunan IKN.
Semestinya, pembangunan IKN itu semangatnya harus menggelora di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Semangat tersebut berupa dukungan setiap elemen dan rakyat agar IKN selesai tepat waktu dan pemerintah segera berkantor di ibu kota baru.
Niat pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara dinilai sudah tepat karena situasi Jakarta saat ini sudah tidak begitu baik untuk menampung seluruh aspek untuk beraktivitas dalam satu wilayah dengan kepadatan dan kemacetan yang parah.
Beban Jakarta semakin lama semakin besar sebagai ibu kota negara sekaligus sebagai pusat bisnis. Kedua sisi tersebut setiap waktu tentu pastinya terus berkembang, sementara wilayah Jakarta sudah jelas tidak akan mengalami perluasan.
Pilihan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta dinilai lebih realistis dibandingkan pemindahan pusat bisnis. Pemindahan pusat bisnis dari Jakarta pasti jauh lebih besar biayanya dibanding memindahkan pusat pemerintahan.
Kemudian, memindahkan pusat pemerintahan ke daerah yang baru akan memberikan dampak positif yang besar, yakni menstimulus daerah baru dan daerah penyangga untuk berkembang lebih cepat.
Ibu kota baru yang dipilih Presiden Joko Widodo pun juga berada di posisi sentral Indonesia. Hal itu mempersingkat akses dari wilayah-wilayah di Tanah Air yang selama ini jauh dari pusat pemerintahan.
Kemudian, akses yang strategis berada di tengah-tengah tentu juga membuat komunikasi, koneksi, dan hubungan pusat daerah terjalin lebih baik lagi. Artinya kemudahan akses itu dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintahan di daerah, bukan hanya daerah di sekitar Ibu Kota Negara saja, melainkan di seluruh wilayah di Tanah Air.
Dengan demikian, pemindahan Ibu Kota Negara menjadi upaya menyejahterakan seluruh negeri, dan untuk merealisasikannya pun membutuhkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia.
Penataan
Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman menyebutkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara tentunya memberikan dampak positif terhadap perkembangan daerah.
Yang paling kentara, yakni perkembangan perekonomian di Indonesia menjadi lebih terdorong dengan pertumbuhan ibu kota baru dan juga daerah penyangga yakni provinsi-provinsi di sekitar IKN.
Kemudian, keberadaan IKN juga mendekatkan jarak daerah-daerah yang selama ini jauh dari Jakarta, yakni daerah-daerah secara geografis jauh dari akses pusat pemerintahan.
Namun, pemindahan Ibu Kota Negara juga perlu diikuti dengan penataan hubungan antara pusat dengan daerah, bukan hanya upaya memperpendek jarak daerah dengan pusat pemerintahan saja.
Hubungan pusat dengan daerah tersebut terkait dengan tiga hal, yakni hubungan kewenangan, hubungan pembinaan dan pengawasan, serta hubungan keuangan.
Dengan memperpendek jarak secara geografis serta penataan hubungan pusat dan daerah itu, diyakini, persoalan-persoalan di daerah yang selama ini belum terselesaikan dapat dituntaskan setelah pemindahan pusat pemerintahan ke IKN.
Wajah Indonesia
Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menyatakan tidak ada alasan untuk tidak mendukung terealisasinya Ibu Kota Negara.
Semua pihak semestinya mendukung Ibu Kota Negara agar dapat rampung tepat waktu dan pusat pemerintahan segera pindah dari Jakarta.
Ibu Kota Negara menjadi wajah Indonesia di mata dunia sehingga sudah seharusnya ibu kota negara tertata dengan rapi dan menjadi kebanggaan jika berinteraksi dengan dunia internasional.
Sementara, Jakarta saat ini sudah sulit untuk ditata karena wilayah yang sudah padat, sedangkan pusat pemerintahan, kementerian, dan lembaga terpisah-pisah lokasinya. Untuk menyatukan di satu lokasi yang berdekatan tentunya sudah tidak memungkinkan lagi.
Dengan pemindahan tersebut, tentunya pemerintah dapat dibangun dalam satu wilayah yang tertata rapi dan strategis. Akses pun jadi lebih mudah termasuk bagi daerah, mereka tidak perlu repot-repot mengakses seluruh kementerian lembaga seperti yang saat ini dialami karena di Jakarta lokasinya kantor-kantor pemerintahan terpisah-pisah dan terganggu kemacetan.
"Saya sangat mendukung pemindahan IKN, tidak ada alasan untuk tidak mendukung. Seluruh elemen, daerah, rakyat, elite, dan para tokoh harus mendukung IKN terealisasi, termasuk presiden suksesor Presiden Jokowi," ujarnya.
Pemimpin boleh saja berganti tapi pembangunan Ibu Kota Negara tak boleh berhenti. IKN harus terealisasi.
