Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar para kepala daerah memberikan dukungan kepada pengembangan ekonomi syariah.
Wapres menyampaikan hal tersebut dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2023 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk pemerintah provinsi yang berinisiatif mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerahnya. Hadir juga dalam acara tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Wapres Ma'ruf Amin adalah Ketua Harian KNEKS sedangkan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan adalah Bendahara KNEKS.
"Sinergi dan keselarasan berbagai program pusat dan daerah harus diperkuat lagi. KNEKS selaku akselerator dan penyelaras pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat pusat agar segera menindaklanjuti," tambah Wapres.
Wapres meminta agar penghargaan Anugerah Adinata Syariah tersebut dijadikan sebagai referensi kinerja, pemacu semangat, maupun pertukaran inspirasi dan praktik-praktik baik di berbagai daerah.
"Kegiatan ini agar diikuti dengan upaya konkrit untuk memperluas diseminasi informasi dan peningkatan literasi, termasuk terkait potensi daerah dan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan nasional," ungkap Wapres.
Harapannya, Wapres menyebut akan mengundang partisipasi lebih banyak pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan.
"Roda pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang kita upayakan bersama ini terus bergulir dengan sejumlah capaian positif karena pangsa aktivitas usaha syariah tahun 2022 mencapai 45,66 persen terhadap perekonomian nasional, meningkat 3,45 persen dari tahun 2021," jelas Wapres.
Penguatan UMKM, menurut Wapres, menjadi salah satu prioritas. Sinergi dan kolaborasi pengembangan UMKM Industri Halal diarahkan untuk penguatan kapasitas usaha dan perluasan akses pembiayaan syariah yang terintegrasi.
"Peran keuangan sosial syariah bagi pemerataan ekonomi umat juga kian meningkat. Penyalurannya antara lain diarahkan guna mendukung pengentasan kemiskinan, menyokong ketahanan pangan, dan berbagai program lain dalam kerangka pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih produktif," ungkap Wapres.
Wapres pun menilai berbagai capaian tersebut setidaknya memperlihatkan bagaimana ekonomi dan keuangan syariah telah berandil signifikan dalam gerak pembangunan yang mengedepankan asas inklusif, berkelanjutan, serta prinsip pemerataan dan keadilan.