Jambi (ANTARA) - Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi, Anwar Sadat meminta Pemerintah Pusat bisa membantu menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) guna mengembangkan ekowisata mangrove Pangkal Bambu yang membutuhkan anggaran besar.
“Saya telah menemui pihak Bappenas di Jakarta untuk mendesak agar lokasi wisata Mangrove bisa menjadi ekowisata ramah lingkungan yang bisa mendunia,” kata Anwar Sadat, di Jambi Sabtu.
Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) telah menemui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendesak agar sebagai ekowisata ramah lingkungan mendapat perhatian serius dari pusat.
Bupati Anwar Sadat mengatakan pihaknya telah mengusulkan ke pemerintah pusat agar ekowisata mangrove Pangkal Bambu bisa mendapat anggaran di DAK tahun 2025 untuk pengembangannya.
Anwar Sadat juga menegaskan ekowisata mangrove Pangkal Babu cukup strategis dikarenakan memiliki luas sekitar 15 kilometer dan selain itu juga ramah terhadap lingkungan di mana mangrove ini memiliki fungsi penting sebagai penyerap emisi karbondioksida yang lebih efektif jika dibandingkan hutan hujan tropis lainnya.
“Pada 2019 Kementerian Pariwisata dan Ekraf RI telah memberikan bantuan untuk mangrove sekitar Rp1,7 miliar untuk maksimalisasi potensi mangrove," katanya.
Tetapi sejak saat itu tidak pernah lagi mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.
“Kami berharap di tahun ini kembali mendapatkan bantuan baik dana atau bantuan fisik lainnya yang bisa menunjang pengembangan pariwisata di mangrove Pangkalan Bambu,” kata Anwar Sadat.
”Kami ingin bagaimana kelanjutan mangrove tersebut agar mendapatkan bantuan berupa fisik sehingga bisa optimal agar Tanjabbar menjadi salah satu kota wisata sekaligus sebagai pengembangan biota laut.” ujarnya.
Sementara itu Direktur Regional I Abdul Malik Sadat Idris mengatakan pihaknya perlu mengetahui prioritas pembangunan di Kabupaten Tanjabbar agar dapat membantu mendatangkan investasi dari pusat.
”Kita berjuang bersama-sama mudahan-mudahan anggaran proyek pusat sampai ke daerah bisa dirumuskan," katanya.
Pemerintah pusat juga berjanji jika usaha bersama itu bisa didapat maka, Kabupaten Tanjabbar bisa menjadi salah satu daerah atau provinsi yang prioritas untuk bantuannya.*