Jambi (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov ) Jambi menyediakan toko Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Pasar Senin Siulak, Kabupaten Kerinci, sebagai upaya pengendalian harga pangan.
Gubernur Jambi Al Haris di Jambi, Senin, mengatakan dengan adanya toko TPID yang menyediakan beras, minyak goreng, gula pasir, daging ayam, cabe, dan bawang merah tersebut diharapkan dapat mengendalikan harga pangan di Kerinci.
"Kerinci ini mulai dari Januari 2024 lalu menjadi daerah perhitungan inflasi bersama Bungo dan Kota Jambi. Adanya toko TPID ini kita harap dapat menjadi acuan harga-harga kebutuhan pokok di Kerinci ini," kata Al Haris.
Al Haris menyebutkan secara stok pangan daerah Kerinci masih aman, hanya saja tata niaga yang belum terkendali sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.
"Jadi inflasi disini bukan karena stok, tapi tata niaga yang tidak terkendali, hukum pasar perdagangan cenderung menjual ke harga yang lebih tinggi, dan itulah yang menyebabkan harga tidak terkendali. Jadi perlu ada toko TPID ini untuk menjadi penyeimbang harga," kata dia.
Gubernur berharap toko TPID ini ada di semua kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan langkah penguatan pangan dengan meminta setiap daerah menyiapkan lahan khusus untuk ditanami tanaman yang bisa mengendalikan inflasi.
"Ini sudah ada toko TPID, saya minta semua daerah punya toko inflasi, selanjutnya tinggal penguatan pangan kita. Untuk penguatan pangan, Bungo sudah melakukan langkah menyiapkan lahan 10 hektar untuk penguatan pangan, nanti ke depan saya ingin semua daerah punya lahan khusus juga untuk penguatan pangan," katanya.
Plt. Asisten II Pemprov Jambi yang juga Wakil Ketua TPID Jambi Johansyah mengatakan Kerinci merupakan salah satu daerah selain Bungo dan Kota Jambi yang menjadi daerah perhitungan inflasi di Provinsi Jambi.
Terkait toko TPID, dikatakan Johansyah, merupakan salah satu upaya pengendalian inflasi di Kerinci.
Khusus Kerinci pencatat harga komunitas di pantau di Pasar Senin Siulak dan Pasar Hiang. Toko TPID ini dibiayai Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Bulog.
Toko ini merupakan salah satu upaya mengendalikan inflasi daerah serta penyeimbang harga pangan masyarakat yang menjadi perhitungan inflasi.
