Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan Indonesia kini menjadi negara dengan jumlah perusahaan unicorn dan decacorn terbesar di antara negara-negara lain.
"Indonesia telah menjadi negara dengan jumlah unicorn dan decacorn terbesar di antara negara lain. Hal tersebut salah satunya didorong dengan upaya pemerintah dalam melakukan integrasi dengan negara-negara ASEAN, sehingga dapat lebih mudah dalam mengembangkan dan memperluas jangkauan pasar," kata Airlangga dalam "The Big Idea Forum CNN with Desi Anwar", sebagaimana dikutip melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Airlangga menyoroti inisiatif Indonesia dalam Digital Economic Agreement Framework (DEFA) yang dimulai pada masa Keketuaan ASEAN 2023.
"DEFA telah membuka babak baru dalam integrasi ekonomi digital regional," ujarnya.
Dengan adanya DEFA, diharapkan akan ada peningkatan investasi dan inovasi, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan sektor UMKM.
Proyeksi menunjukkan bahwa ekonomi digital ASEAN yang bernilai satu triliun dolar AS pada 2030 bisa meningkat menjadi dua triliun dolar AS berkat pemanfaatan DEFA.
Selain itu, Indonesia dan negara-negara ASEAN juga telah melakukan integrasi pembayaran dengan kebijakan Local Currency Settlement (LCS) melalui penggunaan QRIS.
Ia juga menekankan pentingnya keamanan data di tengah berbagai upaya digitalisasi tersebut.
Airlangga menjelaskan disokong oleh perekonomian nasional yang tumbuh stabil di kisaran lima persen dan kemampuan menjaga tingkat inflasi dalam kisaran sasaran, Indonesia semakin optimis dalam mendorong laju transformasi ekonomi menuju negara maju pada 2045.
Indonesia diperkirakan akan memiliki sekitar 320 juta penduduk dengan pendapatan per kapita sekitar 26.000 dolar AS, sehingga ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar sembilan triliun dolar AS.
Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan kinerja berbagai mesin pertumbuhan ekonomi, terutama di era digitalisasi.
Digitalisasi berbagai industri akan terus diakselerasi sehingga investasi di Indonesia akan lebih ke arah padat modal dan membutuhkan keterampilan baru dari masyarakat.
Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah juga menempuh berbagai upaya untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing.
Melalui program Prakerja, pemerintah menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, menjangkau hingga 18 juta penerima manfaat sejak awal pelaksanaannya.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan untuk mendorong pemerataan konektivitas dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital.
"Sejumlah upaya yang ditempuh di antaranya melalui pembangunan jaringan fiber optic Palapa Ring, pemanfaatan Satelit Multifungsi Satria bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, hingga yang terbaru yakni mengadopsi teknologi low Earth orbit satelite," sebutnya.
