Kapolda Jambi cek kesiapan pengamanan Pilkada di Batanghari dan Tebo

Jambi (ANTARA) - Kapolda Jambi Irjen Polisi Rusdi Hartono mengecek kesiapan personel dan sarana prasarana pendukung untuk pengamanan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Batanghari dan Tebo.

"Saya datang untuk memastikan, bahwa sumber daya organisasi siap dalam pelaksanaan operasi Mantap Praja 2024, personel, sarana prasarana, anggaran dan cara bertindak sudah dipersiapkan dan telah siap digunakan," kata Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono di Jambi, Senin.

Setiba di Batanghari Kapolda Jambi langsung mengecek berbagai macam peralatan pengamanan dan kemudian memeriksa kesiapan ratusan personel dari berbagai satuan.

Rusdi menjelaskan di dalam manajemen modern, saat ini tidak ada organisasi yang bekerja sendiri. Dia mengatakan berkaitan dengan tugas pokok itu tentunya akan berhubungan dengan instansi lainnya.

Dia menekankan kepada personel untuk berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan pelaksana dan pengawas Pemilu yaitu KPU, Bawaslu hingga pemda dan TNI.

"Saya ingatkan kembali agar seluruh kesiapan operasi benar-benar dilaksanakan dengan baik. Siap posko, latpraops, kondisi kamtibmas, masyarakat, personel, sarana dan prasarana dan anggaran," kata Kapolda Jambi

Selain di Kabupaten Batanghari, Kapolda Juga mengecek kesiapan di Polres Tebo. Di Polres Tebo, Rusdi mengecek personel, posko Operasi Mantap Praja Siginjai 2024.

Rusdi meminta kepada seluruh personel Polres Tebo yang terlibat dalam sprint OMP Siginjai 2024 dalam rangka persiapan pengamanan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Jambi memperkuat pengamanan.

Dia mengatakan pada situasi Pilkada terkini, tentunya memiliki tantangan yang mana residu sisa pilpres dan pileg, masih terus dibawa sampai kegiatan Pilkada.

"Dapat kita lihat dari koalisi pemilu kemarin masih nyata potensi kerawanan meningkat, karena ini beda dengan pilpres keterikatan masyarakat dengan pemimpin di wilayah sangat kuat, militansi dan pembelaan pendukung sangat tinggi," katanya.

Dia berpesan agar personel segera mendeteksi dini tanda-tanda polarisasi, sebab polarisasi ancaman yang berpotensi mengganggu situasi kamtibmas.

Rusdi meminta personel penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang memicu perpecahan di masyarakat serta laksanakan kegiatan cooling system terhadap tokoh-tokoh masyarakat, edukasi masyarakat dengan tatap muka maupun dengan media sosial dan platform lainnya agar masyarakat tidak terprovokasi isu-isu negatif serta koordinasi dengan penyelenggara pemilu.

Netralitas Polri, kata dia, pada Pilkada 2024 harus dijaga dan memastikan tidak ada kepentingan parpol dan pasangan calon.

Personel diminta menunjukkan sikap dan perilaku netral agar tidak terjadi permasalahan dalam pilkada yang dapat melegitimasi masyarakat pada hasil pilkada.