MK tegaskan syarat TOEFL di tes kerja bukan diskriminasi

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa syarat nilai tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing (TOEFL) pada tes masuk kerja, baik instansi pemerintah maupun swasta, bukanlah suatu bentuk diskriminasi.

Penegasan itu disampaikan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan Putusan Nomor 159/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Jumat. MK pun menolak permohonan yang diajukan oleh Hanter Oriko Siregar tersebut.

“Dengan adanya suatu persyaratan khusus yang diberikan oleh suatu instansi baik instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka mendapatkan kesempatan yang sama dalam pekerjaan dan disertai alasan yang masuk akal, maka upaya dimaksud bukanlah merupakan suatu bentuk diskriminasi,” ucap Guntur.

Ditegaskan pula oleh MK bahwa penempatan tenaga kerja tidak terlepas dari batasan tertentu.

Di sektor swasta, penempatan tenaga kerja diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sementara di sektor pemerintahan diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai, tidak terdapat potensi bagi instansi pemerintah dan swasta untuk membuat aturan dan persyaratan yang sewenang-wenang dan bersifat diskriminatif dalam proses pengisian kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dalil yang dimohonkan Hanter.

“Dengan demikian, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum,” kata Guntur.

Lebih jauh, Mahkamah menilai, adanya syarat kemampuan bahasa asing dalam seleksi pekerjaan telah sesuai dengan prinsip tingkat kedewasaan dan pengalaman minimal (minimum degree of maturity and experience), serta merupakan bentuk pengejawantahan konstitusi.

Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sambung Guntur, mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.

Pada perkara ini, Hanter Oriko Siregar mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 37 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Hanter mengaku tidak bisa mengikuti seleksi calon PNS tahun 2024 di Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, dan KPK karena ketiga lembaga itu mewajibkan syarat skor TOEFL sebesar 450, sementara dia hanya mendapatkan skor 370.

MK menyatakan dapat memahami kekhawatiran Hanter. Berkaitan dengan itu, menurut MK, pemerintah sejatinya telah memberikan program pengembangan kompetensi untuk pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, maupun pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, baik melalui program pelatihan maupun pemberian insentif.

Atas dasar itu, MK menyimpulkan dalil permohonan Hanter tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan yang bersangkutan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.