Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin beserta jajaran memproyeksikan peningkatan anggaran belanja pertahanan dari semula 0,8 persen menjadi 1,5 persen dari pajak domestik bruto (PDB) secara bertahap, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan, di Jakarta, Kamis.
"Peningkatan proyeksi anggaran pertahanan nasional, yang sebelumnya 0,8 persen, ini diproyeksikan bisa di atas 1 persen, bahkan sampai 1,5 persen tentunya secara bertahap dan komprehensif," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Frega F. Wenas Inkiriwang saat jumpa pers dengan wartawan setelah rapat terbatas di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis.
Menurut Frega, peningkatan belanja pertahanan di angka 1,5 persen sudah ideal untuk kebutuhan pertahanan seperti membeli alat utama sistem senjata, pembangunan infrastruktur pertahanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembiayaan strategis lainnya.
Namun demikian, Frega mengakui untuk mewujudkan hal tersebut tidak mudah. Sebab penetapan belanja pertahanan sebesar 1,5 persen harus didukung oleh kondisi perekonomian yang stabil.
PDB di setiap daerah juga menentukan kekuatan pemerintah dalam menggelontorkan dana untuk belanja negara.
Karenanya, pihaknya dan seluruh kementerian lembaga terkait harus mendukung program pemerintah dalam memperkuat perekonomian serta ketahanan pangan.
Frega melanjutkan kini beberapa program perekonomian pemerintah seperti hilirisasi ekonomi, penguatan investasi hingga ketahanan pangan telah berlangsung.
Program-program tersebut pun diyakini Frega akan memberikan dampak baik bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu Frega memastikan Kemhan akan tetap mendukung program-program tersebut demi kuatnya kedaulatan negara.
"Karena ketika kedaulatan kita bisa dijaga, kita bisa lebih tegak, pertahanan kita juga maju," jelas dia.
