Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun data berkualitas dalam rangka pembangunan manusia di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menko PMK Pratikno dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenko PMK dan BPS tentang Penyediaan Pemanfaatan Pengembangan Data dan Informasi Statistik untuk Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor BPS, Jakarta, Jumat.
"Sumber energi Kemenko PMK sangat tergantung pada kualitas data. Kami Kemenko PMK sebagai kementerian koordinator tentunya tidak bisa apa-apa tanpa data. Menko PMK itu mengkoordinasikan, tetapi kalau tidak ada legitimasi data pasti dipastikan sulit," katanya.
Menko PMK mengemukakan terdapat lima program percepatan atau quick wins presiden di tahun 2025 yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK, juga program-program lainnya dari kementerian/lembaga lain yang saling beririsan.
"Tidak mudah untuk mengarahkan kementerian teknis di dalam koordinasi Kemenko PMK, apalagi yang di luar koordinasi, tidak mungkin kami mengarahkan tanpa data," katanya.
Menurutnya, dengan bantuan data yang berkualitas dari BPS, maka Kemenko PMK bisa mengkoordinasi strategi kebijakan yang lebih aktual sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Mari kita buat alokasi anggaran lebih efektif dan efisien, bukan sekadar memperkecil atau agar lebih murah, tetapi mengalokasikan kebijakan secara presisi, jadi presisi adalah kata kunci dan dapat digerakkan oleh data," tuturnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pihaknya akan selalu mendukung penyediaan data statistik dan informasi untuk Kemenko PMK.
"Sehingga nantinya data dan statistik yang telah disediakan ini bisa berkiprah dalam rangka mendukung pembangunan SDM unggul di bawah koordinasi Kemenko PMK," ujar Amalia.
Ia mengapresiasi apabila data dan statistik yang dihasilkan instansinya betul-betul bisa dimanfaatkan, serta relevan dengan kebutuhan Kemenko PMK dalam mengkoordinasikan pembangunan manusia dan kebudayaan.
"Kami sangat yakin dengan kolaborasi dua pihak, ada simbiosis mutualisme yang akan memberikan manfaat, tidak hanya untuk kedua lembaga, tetapi juga bisa memberikan kontribusi signifikan bagi bangsa dan negara," kata Amalia.
Nota kesepahaman Kemenko PMK dan BPS mencakup kolaborasi pemanfaatan data serta pengembangan dan penguasaan penguatan kapasitas SDM, juga pengembangan dan penguatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
