Bangko, Merangin (ANTARA) - Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Merangin 2026, menjadi titik tolak rencana pembangunan kabupaten setempat tahun depan. Untuk itu Musrenbang ini sangat penting dihadiri dan diikuti.
‘’Melalui absen saya lihat banyak camat yang tidak hadir, atas ketidakhadiran para camat ini nanti banyak berbagai permasalahan-permasalahan di tingkat kecamatan yang tidak tertampung,’’ kata bupati Kabupaten Merangin M Syukur ketika membuka Musrenbang, Rabu.
Semua kegiatan memakai perencanaan dan juga tentunya untuk kepentingan masyarakat banyak, untuk itu kinerja para pejabat maupun camat harus terukur.
Pada Musrenbang yang bertema Akselerasi pembangunan menuju Merangin Baru 2030 itu, bupati menekankan tiga hal penting, pertama skala prioritas perbaikan jalan, bupati menargetkan tidak ada lagi jalan yang tidak bisa dilewati.
Kedua penataan Kota Bangko, terutama masalah kebersihan kota, mengingat saat ini menurut bupati sulit membedakan Kota Bangko dengan pasar, sehingga Kota Bangko menjadi tidak bersih.
‘’Siapa yang mau datang ke Kota Bangko kalau kondisi kotanya tidak bersih. Untuk itu kebersihan Kota Bangko sangat penting dijaga bersama-sama jika kota tersebut bersih tentu bisa menjadi tempat tujuan wisata,’’ujarnya Bupati.
Sedangkan hal ketiga, pentingnya mewujudkan ketahanan pangan, ada seluas 76 hektare tanah Pemerintah Daerah yang jadi lahan tidur. Bupati minta tanah tersebut dijadikan kebun jagung.
Bupati membagikan tanggungjawab setiap kecamatan dan organisasi perangkat daerah mempunyai 10 hektar untuk kebun jagung itu.
Kegiatan ini guna mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo terkait ketahanan pangan.
Selain itu pada Musrenbang yang dihadiri unsur Forkopimda Merangin itu, bupati juga mengangkat persoalan Rumah Sakit Daerah Kol Abundjani Bangko, Bupati ingin rumah sakit kebanggaan masyarakat Merangin itu segera berbenah.
Bupati juga mengungkapkan saat ini masih ada sekitar 18 persen masyarakat Merangin yang belum punya jaminan kesehatan. Ditargetkan bupati pada 2025 ini seluruh masyarakat Merangin semuanya sudah punya jaminan kesehatan.
‘’Untuk jaminan ketenagakerjaan baru 14 persen. Angka ini masih terlalu rendah, sehingga sangat perlu ditingkatkan lagi, sehingga para tenaga kerja kita baik yang ASN maupun non ASN akan merasa tenang dalam menjalankan tugasnya,’’ujarnya.
Pada kesempatan itu, bupati juga menekankan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan peran 27 Puskesmas yang tersebar di 24 kecamatan dalam Kabupaten Merangin.
Dunia pendidikan juga tak lepas dari perhatian bupati. Satu-satunya kabupaten yang tidak punya bantuan beasiswa dalam menyusun program kerja, OPD harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat, bukan organisasi atau golongan.
