Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat (SR) yang mulai dibuka pada Agustus- September 2025, sehingga total menjadi 200 SR.
Sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben menyebutkan bahwa Presiden menginstruksikan langsung dari Rusia untuk tambahan 100 sekolah rintisan baru menggunakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di seluruh Indonesia, sehingga total nanti ada 200 Sekolah Rakyat.
“Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, bukan program Kementerian Sosial, tapi kemudian perlu didukung oleh bapak ibu sekalian,” kata Robben.
Lokasi tambahan tersebut akan memanfaatkan BLK, baik milik Kementerian Tenaga Kerja maupun pemerintah berbagai provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap rintisan kedua program prioritas ini.
Pemerintah telah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas dari lintas kementerian dan pemerintah daerah. Untuk tahap awal, 100 titik telah ditetapkan sebagai lokasi rintisan dan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025.
Sebanyak 100 lahan dengan luas minimal 6,3 hingga 10 hektare juga telah diusulkan dan siap dibangun mulai Agustus.
“Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” urai Robben.
Selama masa rintisan, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung tersebut direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada Pemda.
“Tahun depan insya Allah yang di tempat rintisan ini pindah ke tempat yang dibangun oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Sekolah Rakyat, katanya, dirancang dengan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Siswa akan menjalani pendidikan formal nasional dan penguatan karakter serta literasi digital. Sekolah Rakyat juga diberikan pelatihan untuk menyiapkan generasi emas.
“Anak-anak ini juga diberikan pendidikan keterampilan supaya nanti 20 tahun lagi saat mencapai tahun 2045, target Indonesia emas tercapai,” ujar Robben.
Tak hanya pendidikan, program ini juga menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga siswa. Orang tuanya juga diberdayakan dengan program pemberdayaan. Selain itu, rumah tidak layak huni milik orang tua siswa akan diperbaiki.
Dukungan dari pemerintah daerah menjadi krusial. Sejauh ini, sudah ada 357 provinsi, kabupaten, kota yang ikut bergabung dalam program Sekolah Rakyat, namun beberapa pemda belum ikut serta.
Dia menyebutkan bahwa Presiden menggagas program ini berdasarkan fakta tingginya angka anak tidak sekolah di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan terdapat 227 ribu anak usia SD belum dan tidak sekolah.
Kemudian, untuk tingkat SMP, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 499 ribu anak. Sekitar 3,4 juta anak usia SMA terdata tidak bisa atau belum pernah sekolah.
Robben menekankan bahwa kendala utama bukan terletak pada biaya sekolah, melainkan biaya pendukung lainnya, misalnya seragam.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, sebanyak 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah, karena alasan ekonomi. Presiden juga mencermati bahwa tren ini terus meningkat setiap tahun di semua jenjang pendidikan.
Merespons kondisi tersebut, Presiden menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk berkolaborasi.
