Kabupaten Tebo (ANTARA) - Polres Tebo Provinsi Jambi kawal aksi unjuk rasa ratusan masa yang tergabung dalam aliansi masyarakat, pemuda dan mahasiswa menuntut kejelasan status Hak Guna Usaha (HGU) di salah satu lahan perusahaan yang ada di Kabupaten Tebo.
Kapolres Tebo AKBP Triyanto di Tebo, Selasa, memastikan bahwa personil kepolisian hadir untuk memastikan suasana kondusif selama penyampaian aspirasi berlangsung, hingga peserta aksi membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing.
“Kami siap mengawal bapak-ibu dalam menyampaikan aspirasi, silahkan sampaikan pendapat dengan damai, kami pastikan keamanan tetap terjaga," imbau Triyanto.
Dalam aksi unjuk rasa damai tersebut, Polres Tebo menerjunkan kurang lebih dua ratus personil, dari Satuan Samapta termasuk anggota reserse dan intel. Mereka ditugaskan mengawal aksi unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa yang berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Tebo tersebut.
Dalam aksi itu, ratusan masa mendesak pemerintah mencabut hak guna usaha milik salah satu perusahaan perkebunan di Tebo karena dituding tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Koordinator lapangan aksi, Hafizan Romi Faisal, bersama perwakilan mahasiswa dan pemuda menilai, berdasarkan penelusuran dan fakta di lapangan, ada temuan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.
Mereka menuntut, pihak berwenang melakukan pendalaman, menelusuri permasalahan tersebut. Karena peserta aksi menilai pengelolaan lahan yang dilakukan perusahaan dianggap tidak sesui dengan standar.
Termasuk adanya pembiaran aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI), hingga dugaan perusakan lingkungan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Tebo.
Setelah puas penyampaian orasi di depan kantor DPRD, perwakilan aksi bersama Ketua Anggota DPRD dan anggota, pihak kantor pertanahan dan dinas terkait melakukan pertemuan (audisi) membahas aspirasi yang disampaikan oleh peserta aksi.
Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko, menyatakan kesiapan anggota dewan untuk menampung dan menindaklanjuti seluruh aspirasi secara konstitusional.
“Jika ada rekomendasi yang belum tepat, mari kita bahas bersama. Kita ingin solusi terbaik bagi masyarakat,” kata Khalis.
